Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat meminta penambahan alat operasional kebencanaan jadi prioritas dalam program tahun 2022.
Pernyataan itu, disampaikan Anggota Komisi III DPRD Pessel, Novermal Yuska usai hearing bersama OPD terkait dalam evaluasi mitra kerja Komisi III penghujung 2021.
Persoalan tersebut, menurutnya, masuk dalam hal yang mendesak untuk cepat dianggarkan. Karena untuk mengurus kebencanaan di tengah masyarakat, seperti perahu karet dan lainnya.
“Perahu karet dan mesinnya yang ada sekarang sudah tidak bisa digunakan, dan mobil operasionalnya tidak ada. Ini harus masuk program dan kita minta tahun 2022 nanti bisa terakomodir,” ungkapnya.
Hearing digelar, Kamis 16 September 2 021 di ruang paripurna di DPRD. Rapat dipimpin Ketua Komisi lll Herpi Damson. Hadir pejabat BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappedalitbang, Dinas Kominfo dan Asisten II Setda.
Lanjut Novermal, selain alat operasional BPBD, operasional Damkar juga dalam kondisi sama, jadi untuk itu Komisi III DPRD minta Pemkab untuk bisa mengadakan, seperti mobil Damkar dan sarana lainnya.
“Karena, seperti Kecamatan Linggo Sari Baganti, termasuk juga Pancung Soal dan Air Pura kini ditangani oleh Posko Damkar Balai Selasa dan Tapan yang jaraknya sangat jauh, dan mobil Damkar sering tiba setelah hangus terbakar,” jelasnya.
Komisi III DPRD Pessel , Diketuai Herpi Damson, Wakil Ketua Ikal Jonedi, Sekretaris Pardis. Anggota Novermal Yuska, Mahmud Yosrizal, Sri Kumala Dewi, Indra Jaya, Armadi dan Nasrul Hartono.
Ia berharap, kondisi ini bisa jadi perhatian bagi Pemkab , dan Komisi III DPRD mendorong dari sisi anggaran ini untuk bisa diakomodir. Sebab, jika terabaikan, persoalan masyarakat jadi terlantar.
“Jadi kita harap tahun 2022, ini bisa jadi prioritas dan segera dirasakan masyarakat dampaknya,” pungkasnya.(Kay)