Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya telah membuat susunan para bakal calon legislatif untuk menghadapi sistem pemilu terbuka di Pileg 2024.
“Partai Golkar masih berjuang soal pemilihan umum di tahun 2024 adalah pemilihan yang terbuka, susunan bacaleg Golkar mencerminkan pemain yang disiapkan untuk bermain terbuka,” kata Airlangga dalam sambutannya di acara Rakernas Partai Golkar tahun 2023, Minggu (4/6).
Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, partainya terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka, dikutip dari kumparan.
“Dan kemarin saya berterima kasih kepada Fraksi Golkar yang terus mengkonsolidasikan 8 partai yang telah berjuang untuk terbuka,” ucapnya.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian itu menuturkan juga telah menjalin komunikasi terkait dengan sistem proporsional terbuka ke partai politik lain.
“Daya juga sudah berkomunikasi dengan keseluruhan partai termasuk PDIP, dan kalau saya lihat bakal calon yang diajukan juga siap untuk pemilihan terbuka,” tandas dia.
Mayoritas fraksi di DPR tanpa PDIP kembali menyuarakan penolakan terhadap sistem pemilu tertutup atau coblos partai.
Hal ini dinyatakan 8 fraksi di DPR menanggapi eks Wamenkumham Denny Indrayana yang mengeklaim mendapat informasi, MK akan mengubah sistem pemilu terbuka atau coblos nama menjadi tertutup.
Pernyataan resmi, dipimpin Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, diberikan usai kedelapan fraksi menggelar pertemuan internal. Kahar didampingi Ketua Fraksi NasDem Roberth Rouw, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi, hingga Politikus Gerindra Habiburokhman.
“Sistem terbuka itu sudah berlalu sejak lama. Kemudian kalau itu mau diubah itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik calegnya itu dari DPRD kabupaten/kota DPR RI jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300 ribu,” kata Kahar dalam jumpa pers di DPR, Selasa (30/5).
