Kabar dana pensiun PPPK sama seperti PNS kini cukup membuat heboh jagat maya. Warganet banyak membicarakan informasi tersebut bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan memperoleh uang pensiun sebagaimana Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Informasi dana pensiun PPPK sama seperti PNS, salah satunya diungkapkan oleh akun @mood*** pada Jumat (6/10/2023).
“Resmi, PPPK bakal dapat uang pensiun seperti PNS,” tulis dalam unggahan.
Pengunggah menuliskan, dana pensiun PPPK sama seperti PNS tersebut menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU).
Lantas, benarkah dana pensiun PPPK sama seperti PNS?
Inilah Penjelasan BKN
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nur Hasan mengatakan, PPPK kemungkinan akan mendapatkan uang pensiun, sama halnya seperti PNS.
Merujuk UU No 5 Tahun 2014, PPPK memang tidak mendapatkan hak pensiun dan tunjangan hari tua.
“Namun dalam UU ASN yang baru, PPPK ada kemungkinan mendapatkan hak pensiun,” ujarnya, Sabtu (7/10/2023).
Namun, Hasan menambahkan bahwa UU ASN baru tersebut belum resmi diundangkan dan masih menunggu untuk diterbitkannya peraturan pemerintah (PP).
“Jadi kita tunggu sampai diundangkan UU dan PP-nya, ya,” ujarnya.
Sementara itu, dikutip dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Pengesahan RUU ASN baru itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (3/10/2023).
Komponen penghargaan dan pengakuan ASN
Dalam UU ASN terbaru telah mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai ASN yang meliputi PNS dan PPPK.
Murujuk salinan draf UU ASN Pasal 21, baik PNS maupun PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan materil atau non-materil.
Komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN yang dimaksud terdiri dari 7 jenis, sebagai berikut:
- Penghasilan
- Penghargaan yang bersifat motivasi
- Tunjangan dan fasilitas
- Jaminan sosial
- Lingkungan kerja
- Pengembangan diri
- Bantuan hukum.
Namun, menurut UU tersebut, presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
