Bupati Meranti Muhammad Adil kini jadi sorotan gara-gara protesnya pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti, Riau. Menuding Kemenkeu berisi iblis atau setan.
Bahkan, Bupati Meranti ini berencana akan menggugat Presiden Jokowi. Adil mengatakan dirinya sudah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait gugatan tersebut.
Adil mengungkapkan, protes tersebut dilayangkannya imbas jumlah dana bagi hasil yang didapat wilayahnya terlalu kecil. Padahal, pengeboran minyak di Kepualauan Meranti dilakukan secara besar-besaran di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Terkait hal ini, Adil mengaku sudah berkirim surat permohonan audiensi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani secara langsung. Namun Kemenkeu bersikukuh meminta pertemuan dilakukan secara daring.
Dikarenakan upaya tersebut gagal, ia pun berupaya meminta klarifikasi dari Kemenkeu. Adil pun sampai menyebut Kemenkeu berisi setan atau iblis yang kemudian menuai polemik dan direspons stafsus Kemenkeu, Yustinus Prastowo.
Ancam Angkat Senjata dan Bergabung dengan Malaysia
Bupati Meranti Muhammad Adil mengancam angkat senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Meranti ini dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu.
Muhammad Adil dalam acara tersebut mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti. Menurutnya, uang yang diperoleh tak sesuai dengan banyaknya minyak yang dihasilkan oleh wilayahnya.
Adil tak merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.
“Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” kata dia dalam video di akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Minggu (11/12/2022).
“Jadi kalau daerah miskin ada minyak bapak ibu ambil uangnya entah di bawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana seharusnya kami ini yang menjadi prioritas,” lanjutnya.
Adil kembali mempertanyakan bagaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.
“Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah,” ujarnya.
Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti akan angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini.
“Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin,” ujar Adil.
Untuk diketahui, Adil merupakan Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
Sebelumnya pria lulusan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru ini anggota DPRD di sejumlah daerah. Seperti Kabupaten Bengkalis pada 2009, Kabupaten Kepulauan Meranti 2009-2014, Provinsi Riau dari Partai Hanura 2014-2018, dan DPRD Provinsi Riau dari PKB 2019-2020.
