Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat buka suara soal alasan PDIP memecat Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Maluku, karena istrinya menjadi kader PAN.
Mantan Wagub DKI Jakarta itu menceritakan pemberhentian itu bermula saat DPP PDIP mendapat informasi bahwa istri Murad Ismail mencalonkan diri ke PAN sekaligus mundur dari Wakil Ketua DPD PDIP Maluku.
“Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka sesuai mekanisme partai, DPP Partai memberikan surat tugas kepada saya Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi dan Pak Komarudin Watubun sebagai Ketua Bidang Kehormatan sampai Pak Utut Adianto sebagai Wasekjen Bidang Internal untuk klarifikasi di DPP Partai hari Jumat, beliau hadir,” ucap Djarot di KPU, Jakarta, dikutip dari kumparan pada Kamis (11/5).
Saat itu, Djarot mempersilakan Murad Ismail untuk memberikan penjelasan soal istrinya yang bergabung dengan PAN. Tapi rupanya mantan Dankor Brimob itu marah-marah.
“Beliau marah-marah dengan emosi yang sangat tinggi, yang intinya itu menolak berbagai macam aturan partai. Ketika kita tunjukkan ada aturan partai nomor 25a salah satu pasalnya itu melarang suami istri untuk beda partai,” ucap Djarot.
“Beliau marah-marah sambil memukul-mukul meja. Beliau tidak mau menerima penjelasan dari DPP Partai,” Djarot
Saat itu, Murad Ismail meninggalkan ruang pertemuan. Kejadian itu dilaporkan Djarot dkk ke DPP Partai dan Megawati memutuskan agar memberhentikan Murad sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.
“Ini menunjukkan bahwa kader partai dilarang untuk arogan, dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Kalau melakukan itu pada kita seperti itu, bagaimana dia akan melakukan hal jauh yang lebih hebat kepada rakyatnya,” tutur mantan Bupati Blitar itu.
DPP PDIP lalu mengangkat Benhur Watubun yang merupakan ketua DPRD Maluku untuk menjadi Ketua DPD PDIP Maluku dan Mercy Barend sebagai Sekretaris DPD Maluku.
“Ini peringatan, harus menunjukkan satu karakter untuk melayani, untuk mengayomi, dan untuk bisa memberikan suri tauladan kepada masyarakatnya. Mereka-mereka yang mengabaikan nilai-nilai etika dan moral apalagi sebagai pelayan masyarakat dan juga kader partai, perlu diberikan sanksi yang tegas,” bebernya.
“Dan PDIP perjuangan sekali lagi prinsipnya adalah suami istri itu tidak boleh beda partai,” tegas Djarot
