Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan, gelar rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap nota Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (14/9/2021).
Sebagaimana diketahui, Nota KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2021 telah ditetapkan pada Jumat, (10/9/2021). Sebesar Rp 1.748.512.028.704, sebelumnya pada APBD awal tercantum sebanyak Rp 1.729. 897. 102. 605,- bertambah sebesar Rp 18.614.926.099,-.
Dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Pesisir Selatan terhadap Nota Ranperda Perubahan APBD dipimpin Wakil Ketua DPRD, Jamalus Yatim dan dihadiri Ketua DPRD, Ermizen, Pj. Sekretaris Daerah, Luhur Budianda, dan pejabat eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Penyampaian pandangan umum diawali, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Aprinal Tanjung mengatakan, bahwa perubahan APBD harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah. Kemudian pendapatan daerah harua tetap dimaksimalkan, termasuk pengeluaran juga diefisienkan.
Selanjutnya, melalui juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Novermal, menyatakan mendukung rencana prioritas anggaran perubahan APBD dalam upaya optimalisasi penanganan pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pesisisr Selatan diharapkan memperluas program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin sampai pada rumah sakit rujukan, seperti RSUP. M.Djamil Padang. Karena, masih banyak masyarakat miskin terhutang tagihan pelayanan kesehatan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Yusman meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengotimalkan anggaran perubahan APBD untuk kepentingan rakyat. Kemudian, meminta Pemkab Pesisir Selatan segera mengoperasikan Pukesmas Kayu Gadang Surantih, Kecamatan Sutera.
Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Julianavia menyampaikan, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Bintang Karya Bangsa, dalam pandangan umumnya mengatakan, upaya recovery akibat pandemic Covid-19 yang terhadap pembangunan infrastruktur harus tetap diperioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang berbasis pada masyarakat yaitu dengan peningkatan infrastruktur yang mendukung perekonomian, perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah pertanian, peningkatan sarana prasarana permukiman perdesaan.(Kay)
