Dugaan kriminalisasi Anies Baswedan oleh KPK kini menggema di dunia maya. Seiring isu Penjegalan Anies Baswedan makin kuat.
Dugaan kriminalisasi Anies Baswedan ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan segera menjadikan Anies sebagai tersangka kasus Formula E.
Dikutip dari Tempo, Ketua KPK Firli Bahuri disebut mendesak satuan tugas penyelidik menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Padahal kasus tersebut belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Namun, Firli katanya tidak puas, bersikukuh meminta agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka Formula E. Status tersangka ini akan tersemat ke Anies sebelum partai mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.
Sebab poros Gondangdia yang terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat, rencananya mau deklarasi Anies capres November nanti.
Dugaan kriminalisasi Anies oleh KPK pun menggema di media sosial Twitter, tanda pagar #SaveAniesBaswedan sempat trending topic, seharian kemarin. Hingga kemarin sore, cuitan tagar ini, mencapai 16.000 kali.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof. Nadirsyah Hosen dalam akun twitternya, @na_dirs menyebut, bahaya jika KPK ditarik ke politik praktis. “Nggak suka dengan Anies, silakan saja, tapi hak warga negara untuk maju di Pilpres sesuai persyaratan UU. Jangan sampai (siapapun capresnya) mau dijegal dengan cara kotor. Ada bukti kuat, silakan lanjutkan kasusnya. Nggak ada, ya stop,” kicaunya.
@msaid_didu juga melambungkan tagar ini. “Apakah langkah Ketua @KPK_RI seperti ini sudah sesuai dengan harapan Pak @Fahrihamzah? Apakah praktek seperti ini yang dimaksud oleh Prof. @mohmahfudmd bahwa jika jadi target maka fasalnya gampang dicarikan? #SaveAniesBaswedan,” cuitnya.
Akun @bos_sir mempertanyakan, kenapa Anies harus dikriminalisasi. “Anies adalah harapan rakyat, rekam jejak dan prestasi di Jakarta menunjukkan itu,” cuitnya. “Semoga pak Anies selalu dalam lindungan Allah SWT,” cuit @Mdy_Asmara1701.
Di dunia nyata, kritikan ke KPK tak kalah berisik. Mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian pimpinan KPK untuk melakukan upaya kriminalisasi Anies.
“Indikasi kuat politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW,” ujar Bambang.
Apabila benar, KPK telah diseret untuk ikut dalam permainan politik. Tudingan berbagai pihak soal nir-integritas sebagian pimpinan KPK dapat legitimasinya. Ini jelas makin menghancurkan kredibilitas kelembagaan KPK.
Partai pendukung Anies juga ikutan komentar. Waketum NasDem, Ahmad Ali menyayangkan, jika kabar tersebut benar. Jika penegak hukum jadi alat, ini jelas membahayakan demokrasi.
“Cerita upaya atau ada orang yang memaksa menaikkan status Anies sebagai tersangka, ini perlu diklarifikasi teman-teman wartawan terhadap internal KPK. Kalau benar, maka ini akan membahayakan proses demokrasi,” ujar Ali.
Jika KPK tak segera klarifikasi, apalagi sampai terbukti ada upaya untuk mengkriminalisasi Anies, masyarakat bakal gaduh. Apalagi Anies sekarang lagi jadi pusat perhatian dalam agenda pilpres 2024.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menepis isu ini. Dia memastikan, penyelidikan dugaan korupsi balapan mobil listrik ini tak berkaitan dengan politik. Ditegaskan Ali, pemeriksaan Anies dibutuhkan sesuai kapasitasnya sebagai saksi.
“Tidak benar. Proses tindak lanjut laporan masyarakat oleh KPK dimulai sejak jauh-jauh hari sebelum hiruk pikuk soal pencapresan,” ujar Ali Fikri, Jumat (30/9).
Ali menyayangkan isu yang menyudutkan KPK. Dia tegas menyatakan, kerja-kerja KPK tidak memiliki korelasi dengan Pemilu 2024.
“Kami bekerja di ranah hukum, kami pastikan itu,” ujar Ali.
