Indeks News – Ketika Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, berbicara di hadapan publik soal restrukturisasi utang Kereta Cepat (Whoosh) Jakarta-Bandung (KCJB), nada optimistisnya seakan menutupi kenyataan yang lebih suram. Dengan santai, ia menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun membuat beban keuangan menjadi “lebih ringan”. Bahkan, ia menambahkan, perhitungan tahunan bisa ditekan menjadi sekitar Rp 2 triliun per tahun. Publik diajak percaya bahwa semua dalam kendali. Tapi apakah sesederhana itu?
Pertama, mari kita lihat angka-angka. Utang proyek KCJB, yang awalnya sudah menimbulkan kontroversi karena nilainya fantastis, kini diperpanjang pembayarannya hingga enam dekade. Dengan logika Luhut, utang yang melebar dalam waktu menjadi lebih mudah dicicil. Tapi satu hal yang tak boleh dilupakan: 60 tahun bukan jangka waktu yang memudahkan, tapi jangka waktu yang menjerat generasi mendatang. Beban yang tampak kecil per tahun — Rp 2 triliun — hanyalah ilusi accounting. Jika kita hitung inflasi, bunga, dan risiko kegagalan operasional, jumlah total yang harus dibayar bisa berkali lipat dari angka yang disebutkan.
Kedua, cara Luhut menyampaikan hal ini juga patut dicermati. Dalam pernyataannya, ia menekankan kesepakatan dengan Kementerian Keuangan sebagai “jaminan” bahwa tidak ada masalah. Ini adalah trik komunikasi yang familiar: memindahkan fokus dari risiko besar ke legitimasi formal. Padahal, persetujuan kementerian tidak serta merta menghapus risiko fiskal atau implikasi terhadap APBN. Luhut menyederhanakan masalah kompleks menjadi narasi “lebih kecil, lebih ringan” — persis seperti yang terjadi pada proyek Whoosh sebelumnya, di mana kerugian publik disamarkan melalui bahasa yang menenangkan.
Ketiga, restrukturisasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas proyek. Siapa yang menanggung risiko? Bagaimana pemerintah memastikan proyek ini tidak kembali menjadi beban rakyat? Publik seharusnya diberi transparansi penuh: berapa total utang setelah restrukturisasi, bagaimana mekanisme pembayaran bunga, dan apa jaminan proyek ini bisa menghasilkan penerimaan operasional sebesar yang disebutkan Luhut. Tanpa jawaban ini, kita hanya disuguhi narasi optimis yang terdengar manis, tapi bisa berakibat pahit bagi generasi berikutnya.
Proyek KCJB bukan sekadar soal transportasi cepat. Ia menjadi simbol cara berpikir top-down dalam pengelolaan proyek besar: keputusan dibuat di level elit, narasi dibuat untuk menenangkan publik, dan risiko dialihkan ke masa depan. Publik diposisikan hanya sebagai penonton, bukan sebagai pemegang kepentingan yang berhak tahu implikasi jangka panjang.
Akhirnya, ada pelajaran penting di sini: restrukturisasi bukan solusi untuk proyek yang buruk dirancang. Memperpanjang utang 60 tahun tidak mengubah fundamental proyek yang rawan risiko. Yang berubah hanyalah cara kita menghitung beban. Jika proyek KCJB gagal menghasilkan pendapatan sesuai harapan, pemerintah harus siap menanggung konsekuensi, bukan sekadar memindahkan masalah ke generasi mendatang.
Dalam demokrasi yang sehat, pejabat publik tidak cukup sekadar menenangkan dengan kata-kata manis. Mereka harus menjelaskan, menanggung risiko, dan memastikan bahwa publik tidak menjadi korban dari strategi komunikasi yang menipu. Luhut boleh bilang “lebih kecil, lebih ringan”, tapi realitas fiskal dan moral dari KCJB tetap sama: ini adalah utang raksasa yang membayangi rakyat selama enam dekade ke depan.
