Gelombang dukungan terhadap Petisi “Selamatkan Pesisir Selatan” terus mengalir. Tak hanya yang ada di ranah, respon positif juga datang dari tanah rantau.
Koordinator Petisi M. Adli, mengatakan dukungan petisi itu sebagai wujud kepedulian dan rasa cinta pada tumpah darahnya. Mereka menilai, kepentingan bersama dalam kerangka Pesisir Selatan adalah yang utama.
“Tentu karena ada kesamaan niat untuk membangun daerah Pesisir Selatan,” ujar M. Adli di Painan, Minggu 7 Maret 2021.
Segenap warga masyarakat, baik di ranah maupun di rantau sadar akan tantangan pembangunan ke depan Pesisir Selatan yang kian berat. Kompetisi semakin ketat. Negeri Sejuta Pesona harus berpacu.
Karena itu, menurut mereka, lanjut M. Adli, semua pihak mesti berpadu. Bahu membahu demi kepentingan daerah lebih luas, dalam kerangka Pesisir Selatan secara utuh.
Kepala dan wakil kepala daerah mesti bekerja keras. Fokus menjalankan mandat dari masyarakat. Harmonisasi pimpinan daerah memiliki peranan yang tak kalah penting.
Karena itu, perbedaan selama proses demokrasi pemilihan kepala daerah mesti ditepis. Jika tidak, cita-cita besar menjadikan Pesisir Selatan setara dengan daerah yang lebih dulu maju mustahil tercapai.
“Jadi, ini murni lepas dari kepentingan politik. Kita harus menghargai hasil demokrasi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sudah menentukan pilihan. Kita harus hargai itu,” terangnya.
Namun yang tak kalah penting, para pendukung Petisi juga berpesan agar roda pemerintahan dan pembangunan dibentengi dari kelompok kepentingan yang tidak ingin Pesisir Selatan tumbuh pesat.
Sebelumnya, pada Jumat, 5 Maret 2021, Koalisi Masyarakat Selamatkan Pesisir Selatan membuat Petisi, menolak upaya kriminalisasi pada pemerintahan daerah yang berdaulat.
Berdasarkan pantauan Wartawan Indeks News pada Minggu, 7 Maret 2021, Dukungan Petisi mencapai belasan ribu. Dalam Petisinya, mereka menyerukan sejumlah point penting diantaranya :
I. Mendesak MA untuk menerima Kasasi dan mengabulkan segala tuntutan Rusma Yul Anwar demi masyarakat Pesisir Selatan yang berkeadilan.
II. Memberikan kepercayaan secara penuh pada Rusma Yul Anwar sebagai bupati untuk memimpin Pesisir Selatan, sesuai Visi-Misinya.
III. Menegaskan pada DPRD untuk tidak menggelar kegiatan apa pun terkait pemberhentian Rusma Yul Anwar sebagai bupati.
IV. Meminta Kemendagri untuk tidak menerbitkan surat pemberhentian, baik sementara maupun permanen pada Rusma Yul Anwar.
V. Kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo kami meminta dan berharap agar dapat mempertimbangkan PETISI yang kami buat ini.
VI. Kemudian, pada siapa pun dan pihak mana pun juga, kami tegaskan untuk tidak ikut mengambil celah dari kondisi ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami tidak ingin keutuhan dan kedamaian kami dirong-rong.
“Sekali lagi, kami tegaskan, kita harus hargai hasil demokrasi. Jangan sampai ada kriminalisasi di dalamnya,” tutup M. Adli.(Kay)
