Beranda NASIONAL Relawan Jokowi Minta agar Presiden Pecat Moeldoko Secara Tidak Hormat

Relawan Jokowi Minta agar Presiden Pecat Moeldoko Secara Tidak Hormat

Relawan Jokowi
Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer menilai keterlibatan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimotori oleh beberapa mantan kader Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan bahwa purnawirawan jenderal TNI itu tidak memiliki etika.

“Tidak punya etika politiknya sini, kan sebelumnya presiden sudah mengeluarkan pernyataan bahwa jangan ikut-ikutan persoalan internal partai orang lain. Fokus persoalan kerja,” jelas Immanuel Ebenezer relawan Jokowi yang akrab disapa Noel ini.

Noel heran perebutan dilakukan terhadap partai politik yang sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti Demokrat. “Lah ini partai sudah nyungsep direbut. Itu logikanya tidak ketemu secara politik,” ujar Relawan Jokowi ini.

Menurut Noel, perebutan mestinya dilakukan terhadap partai yang sedang berkuasa. “Demokrat nyalonin udah enggak bisa, ngapa-ngapain juga nggak bisa. Kok direbut. Ada apa?” tanyanya heran.

Tidak hanya itu, Ketum relawan Jokowi Mania ini juga menduga bahwa SBY dan Moeldoko sedang melakukan skenario tertentu. Jika dugaan itu benar, kata Noel, Moeldoko telah melakukan tindakan yang brutal.

“Makanya kita melihatnya kalaupun itu benar adanya, itu cara yang brutal dan itu merusak pemerintahan Jokowi, merusak juga demokrasi,” tegas Noel.

Relawan Jokowi ini meyakini tindakan Moeldoko di luar sikap dan pandangan Presiden Jokowi secara institusi. Sebab, menurut Noel, tindakan Moeldoko bertolak belakang dengan sifat Jokowi.

“Presiden tidak punya perilaku yang brutal seperti ini. Beliau sangat menjaga attitude, sangat menjaga etika,” ujar Noel.

Noel kemudian meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Jenderal Purnawirawan Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan secara tidak hormat.

“Copot secara tidak hormat Moeldoko,” kata Noel.

Menurutnya, hal itu mesti dilakukan Jokowi karena beberapa alasan. Pertama, jika presiden tidak mencopot bawahannya itu akan memunculkan kesan bahwa Jokowi melegitimasi tindakan Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.

BACA JUGA  Nama Calon Kapolri Sudah Diserahkan Kompolnas kepada Presiden

Kedua, Moeldoko tidak mematuhi perintah presiden yang meminta jajarannya agar tidak ikut campur persoalan internal partai orang lain.

Ketiga, menurut Ketum Relawan Jokowi Mania ini, Moeldoko memainkan politik murahan untuk ajang politik 2024.

“Moeldoko mengkhianati perintah presiden untuk kepentingan politiknya 2024,” ungkap Noel.

“Menurut saya presiden harus berani mencopot dia (Moeldoko) secara tidak hormat,” kata Noel menegaskan.

Sementara, Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi mengkritik Moeldoko yang bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Menurut Ridwan, Moeldoko tidak sepantasnya menjadi Ketua Umum PD karena Kepala Staf Kepresidenan itu bukan kader.

“Tindakan Moeldoko memalukan, melanggar etika politik, bahkan merugikan Istana (Kepresidenan, red,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/3).

Menurut Ridwan, Moeldoko dapat dianggap membuat perpecahan di tubuh Partai Demokrat.

Lebih lanjut, Ridwan meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya itu demi menegaskan posisi Istana tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan di PD.

“Moeldoko seharusnya fokus saja membantu Presiden bukan berpolitik praktis,” tegas Ridwan.

KLB Demokrat diselenggarakan di Hotel The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3). Kongres tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah belum bisa menganggap KLB tersebut ada secara hukum karena belum menerima laporan resmi.

Pemerintah juga belum menerima permohonan pengesahan kepengurusan baru hasil KLB tersebut.

“Ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya sehingga pemerintah mendapat laporan,” kata Mahfud, Minggu (7/3).

Facebook Comments