Anggaran pakaian dinas DPRD Sumatera Barat (Sumbar) kini mendapat sorotan publik. Hal ini membuat Sumbar kembali heboh, padahal kasus mobil dinas Gubernur Sumbar dan Rumah Dinas Ketua DPRD belum sirna dari perbincangan publik.
Data dari LPSE Sumbar tertera bahwa pemenang tender dalam pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk pimpinan dan anggota DPRD Sumbar adalah CV Bola Dunia Tailor dengan HPS Rp908.050.000
Sekretaris DPRD Sumatera Barat, Raflis di Padang, Minggu mengatakan pengadaan tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya, sama halnya dengan pakaian dinas ASN. Jika dibagi setiap anggota dewan, maka satu orang anggota dewan ini mendapatkan anggaran sekitar Rp12.573.000.
Ia menyebutkan jika harga tender tadi Rp908.050.000, maka dikurangi pajak 10 persen. “Jadi untuk lima setel tadi, maka per dewan mendapatkan sekitar Rp12.573.000,” katanya, Senin (23/8/2021).
Dia mengatakan, proses tender sudah dilakukan oleh LPSE Sumbar dan pemenangnya sudah ada. Anggota dewan sudah bisa melakukan pengukuran pakaian di tempat yang telah ditentukan.
Untuk bahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan memang tak ada disebutkan merk tertentu untuk pakaian dinas namun ada spesifikasi yang menjadi patokan, seperti kadar wol dalam pakaian tersebut.
“Merek disesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam aturan. Jadi merknya tak menjadi ketentuan khusus,” katanya.
Ia mengatakan dasar pengadaan baju tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dijelaskan selain tunjangan, anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut setiap tahunnya.
Dalam pasal 12 PP 18 2018 diatur bahwa pakaian sipil harian disediakan dua pasang dalam setahun. Kemudian pakaian sipil resmi disediakan satu pasang, dua pasang pakaian sipil lengkap dalam lima tahun dan pakaian dinas harian lengan panjang satu pasang dalam setahun dan pakaian yang bercirikan khas daerah satu pasang.
Kemudian di Pasal 12 ayat 3 menyatakan pakaian dinas itu disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
Ketentuan mengenai standar satuan harga baju dinas dan atribut diatur dalam peraturan kepala daerah.
Ia mengatakan untuk 65 anggota DPRD Sumatera Barat disediakan lima setel baju dinas dan dalam pengadaannya dilakukan lelang terbuka dan dimenangkan toko Bola Dunia.
“Anggota DPRD biasanya kita berikan kupon dan datang melakukan pengukuran,” pungkasnya.
