Indeks News – Kebijakan pemblokiran rekening tidur yang sempat diberlakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kontroversi luas dari masyarakat. Meskipun akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan, dampaknya masih terasa.
Salah satu korbannya adalah Ustadz Das’ad Latif, yang mengaku rekening bank miliknya masih diblokir meskipun aturan tersebut telah dicabut. Akibatnya, ia tidak bisa mencairkan dana pribadi yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Das’ad Latif menyampaikan pengalaman tidak menyenangkan saat ingin mencairkan tabungannya di salah satu bank milik pemerintah.
“Saya hari ini berencana membayar besi dan semen untuk pembangunan masjid saya. Tapi saat ke bank, rekening saya tidak bisa diakses. Katanya diblokir karena tidak aktif selama tiga bulan,” ujarnya kecewa.
Ustadz Das’ad mempertanyakan alasan pemblokiran tersebut, mengingat kampanye menabung terus digencarkan pemerintah. Namun saat masyarakat mengikuti anjuran itu, justru muncul kebijakan yang menyulitkan.
“Kalau uang diambil terus, ya mending simpan di dompet saja. Kami menabung untuk disimpan, bukan untuk diblokir,” tambahnya.
Ia juga menilai, kebijakan pemblokiran rekening tidur tidak mencerminkan prinsip kemaslahatan umat.
“Saya tahu niatnya baik. Tapi caranya tidak elegan. Pemerintah seharusnya membuat keputusan yang tidak menyusahkan rakyat kecil,” tegas Das’ad.
Lebih jauh, Ustadz Das’ad menyindir keras para pengambil kebijakan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
“Apa gunanya kalian sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, mengelola keuangan rakyat, kalau justru menyusahkan masyarakat?” kritiknya tajam.
Kisah ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meninjau ulang kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat. Meskipun memiliki niat baik, pelaksanaan yang kurang matang dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik.
Kejadian yang menimpa Ustadz Das’ad Latif menunjukkan bahwa kebijakan keuangan publik harus dibuat dengan pertimbangan matang, mengedepankan asas keterbukaan, kemaslahatan, dan kepentingan rakyat.
