Hibah bantuan keuangan khusus (BKK) senilai Rp9 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Pacitan ditarik kembali.
Hibah tersebut sebelumnya telah mejadi sorotan dan memantik pro dan kontra karena disebut-sebut sebagai bantuan untuk pembangunan Museum SBY-Ani di Jalan Lingkar Selatan kabupaten setempat.
Penarikan kembali hibah BKK tersebut tertuang dalam dari Pemprov Jatim nomor 910/3050/201.2/2021, tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020.
Surat itu ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Heru Tjahjono. Heru membenarkan perihal surat itu dan sudah dilayangkan ke Pemkab Pacitan. Ia mengatakan, dana BKK Rp9 miliar itu ditarik kembali karena tak segera digunakan.
“Baru akan dikirim lagi saat diperlukan dan secara administrasi terpenuhi,” ujar Heru, Senin, 22 Februari 2021.
Heru menjelaskan, BKK tersebut masuk dalam Perubahan APBD tahun 2020 Pacitan dan belum terserap sama sekali. Karena itu hibah tersebut ditarik kembali.
“Memang begitu kalau tidak (dilaksanakan dan terserap). Kan, BK-BK (bantuan keuangan khsusu) juga banyak, tidak jadi,” tandas mantan Bupati Tulungagung itu.
Sebelumnya hibah BKK Rp9 miliar yang disalurkan Pemprov Jatim melalui Pemkab Pacitan jadi sorotan karena disebut-sebut untuk bantuan pembangunan Museum SBY-Ani.
Museum tersebut dikelola oleh Yayasan Yudhoyono yang menggambarkan perjalanan hidup Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan istri mendiang Ani Yudhoyono.
Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio menuturkan bahwa SBY maupun Partai Demokrat tidak pernah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah, termasuk kepada Pemprov Jatim.
Namun demikian, Demokrat berterima kasih atas perhatian pemerintah itu. “Pak SBY tidak pernah meminta,” ujar Renville.
