4 Partai politik ini ternyata selama ini cukup getol mengusung wacana penundaan pemilu 2024 atau jabatan presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode. Kini wacana tersebut telah menjadi tumbal kehebohan dan memicu demo besar-besaran mahasiswa.
4 partai politik tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan sebelumnya, pakar komunikasi publik Universitas Airlangga Suko Widodo pernah berpendapat para partai politik tersebut bakal menanggung akibat dari sikap mereka itu di kemudian hari.
“Akhirnya parpol yang mendukung seperti menjadi tumbal. Tapi bagi parpol, Menyambut ide itu, berarti ada kesamaan kepentingan. Celakanya, itu kepentingan elite dan bukan kepentingan pengurus partai yang dibawahnya,” kata Suko Widodo pada beberapa waktu lalu.
Suko Widodo mengatakan, ketika wacana itu digelontorkan dan mendapat penolakan dari masyarakat, maka akan berdampak negatif terhadap partai politik yang mengusung gagasan itu.
“Citranya menjadi negatif. Tak ada yang diuntungkan atas gagasan itu jika kondisi begini. Malah mengurangi kredibilitas pada elite politik pendukung ide,” ujar Suko Widodo.
Para petinggi partai politik yang melontarkan ide itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Muhaimin beralasan menurut analisis big data perbincangan di media sosial, dari 100 juta subjek akun, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Sedangkan Airlangga beralasan menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Kemudian Zulkifli mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat PAN mendukung penundaan pemilu. Yakni mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti mengatakan, mereka menolak penundaan pemilihan umum 2024. Namun, dia menyatakan PSI mendukung supaya partai-partai di DPR mengupayakan amandemen UUD 1945 supaya masa jabatan presiden berubah maksimal menjadi tiga periode.
Gagasan itu disampaikan supaya Jokowi bisa meneruskan kepemimpinan melalui persaingan pada Pemilu 2024 mendatang.
Pada 15 Maret 2021 lalu, Jokowi pernah menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode. Menurut dia, sikap itu tidak akan pernah berubah karena sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.
