Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak salahgunakan fasilitas negara untuk urusan politik dan harus memahami posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Campur tangan Jokowi dalam urusan capres pada Pilpres 2024 mendatang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Karena Jokowi dinilai telah menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya dengan ikut campur urusan politik.
“Mudah-mudahan tidak terus-menerus menjadikan Istana sebagai rumah pribadi, tapi rumah seluruh warga negara,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Presiden Jokowi Gerilya Kotak Kosong Pilpres 2024?’ Minggu, 28 Mei 2023.
Dedi meminta Jokowi untuk menyadari kekeliruannya dalam berpikir dan bersikap. Urusan calon presiden merupakan ranah masing-masing partai politik.
“Karena ada ancaman terhadap kredibilitas presiden kalau terlalu dalam ikut campur dalam urusan politik praktis,” ujarnya.
Dedi merespons kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Kritik itu berupa unggahan di media sosial berjudul ‘Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat.’
“Kritik yang disuarakan bisa memengaruhi publik dan merusak reputasi Jokowi dan presiden dalam artian kelembagaan,” katanya.
Dedi juga berkaca dari rekam jejak presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Dia mencontohkan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saat Demokrat berkuasa, tetap saja dalam tataran masa bakti. Waktu selesai, turun, membiarkan partai bertarung dengan sendirinya. Presiden (Jokowi) perlu mengambil sikap demikian,” ungkapnya.
