Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan izin terkait investasi miras (minuman keras) di empat provinsi di Indonesia, yang diteken Jokowi, pada Selasa (2/2/2021) lalu.
Izin investasi miras tersebut dikeluarkan Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua disebut disebut dapat melakukan penanaman modal atau investasi miras, dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
Penanaman modal yang dimaksud adalah, segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam modal bisa berupa perseorangan atau badan usaha.
Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI dari Papua Filep Wamafma, menanggapi keputusan tersebut. Ia menolak pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di Papua.
“Dan kami minta presiden cabut izin itu di Papua,” kata Filep saat dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (27/2/2021).
Menurut Filep, investasi industri miras di Papua justru semakin meningkatkan kasus kriminalitas di Papua yang terus meningkat tiap tahunnya. Bahkan, ia menilai aturan tersebut tidak menyelesaikan persoalan keamanan di Papua.
“Persoalan hari ini di Papua enggak hanya persoalan politik, tapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal diakibatkan oleh minuman beralkohol. Sehingga kita sebagai senator mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua,” ucap Filep.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah pusat bertentangan dengan pelbagai peraturan daerah yang sudah dibuat oleh Pemda setempat terkait pelarangan minuman beralkohol.
