Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa Indonesia akan mengalami multibencana dan memiliki resiko bencana hidrometeorologi yang tinggi.
Menurut Jokowi, berdasarkan data, jumlah kejadian bencana hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya.
Jokowi mencontohkan, gempa bumi pada kurun waktu 2008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam setahun. Pada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 7.169 kali dan pada 2019 naik signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.
“Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat. Kita akan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan,” ujar presiden RI Joko Widodo dalam acara Rakorbangnas BMKG 2021: Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh di Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021.
Dia juga menyebut, fakta-fakta tersebut harus diantisipasi dengan menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan memitigasi bencana, agar mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.
Joko Widodo mengatakan, pekerjaan rumah BMKG adalah harus terus menghadirkan layanan informasi yang disertai inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk melakukan observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat.
Jokowi meminta Kementerian, Lembaga,dan Pemerintah Daerah menjadikan data dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah.
“Informasi dari BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipastif terhadap kerawanan bencana,” ungkapnya.
Maka dari itu, presiden Joko Widodo meminta agar BMKG memperkuat sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. BMKG, kata Jokowi, harus mampu memberi layanan informasi dan data yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, sehingga bisa digunakan K/L dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan.
Selain itu, presiden juga berpesan agar BMKG bersama BNPB terus meningkatkan kapasitas manajemen penangulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah. Dari tingkat keluarahan/desa hingga provinsi, harus ada design manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah,swasta dan masyarakat sejak fase pra bencana , tanggap darurat, dan pasca bencana. ?
“Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terhadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” imbuhnya.
Di sisi masyarakat, lanjut Jokowi, kesiagaan dan ketangguhan mereka atas ancaman bencana perlu terus dtingkatkan dengan melakukan edukasi yang berkelanjutan, terutama kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Maka, budaya kesiap-siagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat dengan juga memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada.
Karena itu, dia minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, tusnami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana.
“Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak dengan kabar dan berita bohong,” ungkapnya.
