Presiden Jokowi memberi penjelasan soal alasannya cawe-cawe di Pilpres 2024, yang dia sebut demi negara. Jokowi menyebut cawe-cawe adalah kewajiban moral presiden.
Istilah Jokowi cawe-cawe pertama kali terungkap saat Jokowi menerima sejumlah pemimpin redaksi media pada Senin (29/5) di Istana Kepresidenan.
Wapemred KompasTV Yogi Nugraha yang hadir mengatakan, Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe di pertemuan itu. Namun katanya, terkait kepentingan negara.
Istilah menuai polemik karena dianggap cawe-cawe adalah Presiden Jokowi campur tangan dalam memastikan ‘jagoannya’ menang di Pilpres 2024.
Alasan Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres
“Sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional 2024,” ucap Jokowi usai memberi sambutan di Rakernas III PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, dikutip dari kumparan, Selasa (6/6).
Presiden dua periode itu mengatakan, dia bertanggung jawab menjaga agar proses pergantian kepemimpinan secara nasional, yaitu Pemilu Serentak 2024 bisa berjalan baik tanpa ada riak yang membahayakan negara.
Masa riak-riak yang membahayakan bangsa saya suruh diam, kan enggaklah.” Joko Widodo.
Kata Megawati soal Jokowi Cawe-cawe di Pilpres
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara terkait cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pemilu 2024. Megawati mengatakan, sebagai seseorang yang taat pada aturan ia tak mungkin menegur seorang pemimpin negara untuk tidak melakukan cawe-cawe di 2024.
“Makanya kan ngapain Presiden [saya tegur]. Lho itu yang harus bisa dibedakan lho. Saya ini orang taat aturan, kalau ditanya, mungkin saja [bisa saya menegur], Jokowi kan yang dipilih ibu (Megawati), ya iyalah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).
“Tapi kan yang memilih juga rakyat Indonesia. Setelah dilantik [jadi presiden] itu, ya saya hormati sebagai presiden saya,” lanjutnya.
Dia pun mengaku bingung jika harus mengatur Jokowi untuk tidak melakukan cawe-cawe. Dia berkelakar takut dengan Paspampres yang selalu menjaga Jokowi.
“Jadi kalau dibilang nekan, saya mau nyari cara nekannya gimana? Pak Joko Widodo nanti ngamuk sama saya. Ini saja lihat, pasukannya saja kayak gini. Tuh lihat. Mana saya punya pasukan kayak gini,” sebutnya.
Dia menyebut, ia hanya bisa memberikan saran dan masukan saja terkait program pemerintah kepada Joko Widodo. Misalnya soal isu penuntasan stunting.
“Tadi saya beliau, saya bilang beliau rakyat Indonesia mestinya segede dia ini (Paspampres). Saya tanya siapa namamu? Nah tuh sudah kapten suaranya gitu, sudah gitu tingginya 185 (cm). Aduh saya lemes, saya bilang beliau. Pak stunting [ditangani], Pak. Nah jadi apa saya nekan?,” tandas dia.
Demokrat Ingatkan Joko Widodo soal Cawe-cawe
Politikus Demokrat Hinca Panjaitan memandang riak-riak biasa terjadi dalam politik. Ia mengingatkan tugas presiden seharusnya jangan sampai cawe-cawe yang menyebabkan tsunami yang mengganggu pemilu.
“Rak-riak itu enggak ada, tak serulah politik kita. Tapi kalau misal sudah ada tsunami sudah ada gelombang besar. Nah itu sebagai presiden sebagai kepala negara dia bertanggung jawab memimpin negeri ini, untuk tidak ada yang bisa menghalangi pelaksanaan pemilu itu,” ujar Hinca di DPR, Selasa (6/6).
Hinca mengingatkan, pernyataan Jokowi terkait cawe-cawe bisa berbeda-beda di publik. Terlebih, Jokowi sebelumnya sempat menyatakan tak akan cawe-cawe.
“Seorang presiden menyebut cawe-cawe dan suasana tahun politik yang sangat bertensi tinggi, maka tafsir di masyarakat bisa beragam. Lalu lihat lagi statement Pak Jokowi, okelah hari ini dia bilang cawe-cawe maksudnya positif. Sebelumnya, kita cek di media statementnya ada ‘saya tidak akan cawe-cawe. Kan itu soal juga kan. Tiba-tiba setelah itu ‘saya akan cawe-cawe’,” paparnya.
Meski, Hinca mengakui cawe-cawe dalam rangka menjaga demokrasi dan kelancaran pemilu diperlukan. Sebab itu ia berharap pernyataan Jokowi soal cawe-cawe tak lagi berubah dan penuh tafsir.
“Yang penting diluruskan oleh presiden adalah apa pun istilah yang dipakai, bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini sesuai dengan rule of the gamenya, tidak ada intervensi. Nanti pasti bunyi tafsir yang macem-macem juga, [dibilang] biar jangan ada riak-riak, artinya gini banyak riak kan gitu. Kalau riak-riaknya banyak itu kan artinya gejolak, begitu toh. Nah gejolaknya itu apa?” paparnya.
“Kalau gejolaknya itu misalnya atau riak-riaknya itu bagaimana supaya petugas di TPS tidak banyak yang korban maka dicari jalan keluar supaya tetap bagus sehat, nah itu kan bagus tuh. Ya kan enggak tahu juga apa yang dimaksud dia itu riak-riak itu kan cuma beliau aja lah yang tau,” pungkas dia.
