Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi dari sivitas akademika Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Surabaya, Jawa Timur terkait renovasi kampus.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Rektor Unitomo, Dr Siti Marwiyah, SH. MH sebelum acara Kuliah Umum Ketua DPD RI di kampus Unitomo, Selasa (18/10/2022).
Dr Siti Marwiyah, SH MH, menyatakan kebanggaannya karena salah satu putra Jawa Timur menjadi salah satu ketua lembaga tinggi negeri. Posisinya pun secara struktural selevel dengan Presiden.
“Makanya kebetulan hadir di sini, kami minta perhatian dari Pak Ketua DPD RI. Dengan aksesnya, kami minta bantuan dan dukungan untuk bisa membawa proposal ke pusat terkait renovasi fisik wajah kampus,” kata LaNyalla.
Dijelaskan oleh Rektor, Kondisi bangunan fisik Unitomo sudah sangat tua, karena belum pernah dilakukan renovasi sejak berdiri. Ditambah lagi adanya konflik internal di tahun 2002 yang membuat perhatian terhadap hal pembangunan menjadi kurang.
“Kini kami semua sudah bersatu. Telah melewati masa konflik dengan baik dan kami bertekad mengembalikan kejayaan Unitomo. Salah satu tuntutan dari publik adalah renovasi gedung kampus agar kampus menjadi lebih bagus. Namun karena keterbatasan anggaran, makanya kami minta dibantu,” tukas dia.
Selanjutnya ditambahkan Rektor, seluruh sivitas akademika Unitomo juga menyatakan support kepada Ketua DPD RI, semoga bergeser menjadi Ketua atau pemimpin lembaga tinggi lainnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Mantan Anggota DPR RI, Dr Achmad Rubaie, SH. MH, yang juga Dosen FH Unitomo. Menurutnya, tepat sekali LaNyalla datang ke Unitomo sebagai kampus kebangsaan dan kerakyatan.
“Karena itu kami berdoa supaya Pak LaNyalla diberi pertolongan, perlindungan, keberanian dan ketangguhan agar dapat mewujudkan cita-cita mulia kemerdekaan, juga menjaga kedaulatan Indonesia,” doanya.
Ketua DPD RI menerima aspirasi tersebut dan berjanji akan menyampaikan ke Presiden, Kementerian PUPR maupun pihak terkait lainnya.
“Tugas DPD RI adalah menerima aspirasi apapun itu dan menyampaikannya ke instansi yang menangani. Namun saya perlu ingatkan juga bahwa eksekusinya ada di tangan pemerintah,” ujar dia.
