Kisruh yang kini terjadi di tubuh Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu Modeldoko berlanjut di Mahkamah Agung (MA).
Terkait hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menyampaikan analisisnya. Kata Ujang, kubu Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra sedang berusaha mencari peluang kekosongan hukum dengan cara melakukan judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke MA.
Menurut Ujang, dua hal yang bakal terjadi dari peroslan tersebut. Pertama, jika judicial review kubu Moeldoko yang dilakukan oleh Yusril ditolak atau kalah, maka AHY akan aman memimpin parpol berlambang bintang mercy itu.
Namun kata Ujang, sebaliknya persoalan serius akan terjadi apabila putusan MA dimenangkan oleh Moeldoko bersama kubu KLB Deli Serdang.
“Ini yang akan bahaya, apabila MA memenangkan atau menguntungkan pihak Moeldoko dalam keputusannya. Maka dengan cara itu, Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat,” ujar Ujang, Senin (4/10).
Ujang juga menyebut polemik di tubuh Partai Demokrat harus dilihat secara objektif. “KLB yang dilakukan oleh kubu Moeldoko itu, kan, abal-abal. Karena tidak dihadiri para pengurus DPC dan DPD yang sah. Maka sudah kelihatan Demokrat milik AHY,” kata Ujang.
Ujang juga menilai apa pun bisa terjadi dalam politik. Bahkan, dia menyebutkan hukum itu bisa diintervensi oleh kekuatan politik.
“Kita pantau saja bagaimana perkembangannya ke depan. Apakah politik kita masih mengedepankan kewarasan atau kegilaan,” jelasnya.
Kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat kini tengah memasuki babak baru setelah Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review AD/ART Kongres ke-5 partai dengan warna kebesaran biru itu ke MA.
Tak sekedar itu, kubu Moeldoko juga melakukan gugatan terhadap keputusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.
