Komite II DPD RI menjembatani Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Pusat terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Senin (3/4/2023) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
Hal ini dilakukan Komite II DPD RI dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
Pertemuan Komite II DPD RI dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kutai Kartanegara, yang diterima dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Drs H. Sunggono, MM., didampingi jajaran OPD, camat dan lurah mewakili Bupati Kutai Kartanegara.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Dr. Nur Hygiawati Rahayu, S.T., M.Sc. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Mini Farida, S.T., M.Si. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Prayudi Syamsuri, SP., M.Si. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA Kementerian ESDM RI, Dr. Julian Ambassadur Shiddiq, S.T., M.T. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Bapak Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si. asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya.
Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., selaku ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) yang juga Wakil Ketua Komite II menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk melakukan dialog dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk melihat langsung sejauh mana implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
“Dengan banyak kewenangan yang berada di tangan pemerintah pusat salah satunya ketersediaan polisi hutan, membatasi kebutuhan pemerintah daerah dalam memenuhi perlindungan atas hutan bagi kehidupan masyarakat lokal,” ujar Bustami Zainudin.
Hal ini menurut Bustami Zainudin, sesuai dengan kearifan lokal dan budaya yang telah turun temurun dipegang, illegal logging dan illegal tambang menjadi faktor perusakan tapi yang yang juga perlu ditegakkan adalah penegakan hukum kepada perusahaan swasta yang telah diberi izin tapi justru melakukan perusakan hutan, karena itu jika UU Nomor 18/2013 memiliki kekurangan dan tidak efektif maka dapat diusulkan untuk di revisi.
Dia juga menyatakan hal ini sebagai tanggapan atas pernyataan Sekda Kutai Kartanegara yang menyebut bahwa, ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2022 yaitu sektor pertambangan berperan 59,81% terhadap perekonomian Kutai Kartanegara, sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 14,92%, sektor Konstruksi 8,56% dan sektor industri pengolahan 4,49%, meski sumbangan pertambangan terbesar namun pertambangan tidak selamanya memberi dampak positif, yang terjadi adalah dampak negatif pada lingkungan dan kehidupan masyarakat, seperti kerusakan lahan hutan, erosi, konflik sosial, dan lainnya”.
Sesi diskusi dan tanya jawab kegiatan Kunker dimoderatori langsung oleh Senator asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, ST., M.M.
“Secara serius Komite II DPD RI datang dengan membawa mitra kerja kementerian agar dapat mendengar secara langsung dan memberikan solusi atas hasil pengawasan Komite II DPD RI seperti dalam hal pertama, keberadaan polisi hutan sebagai pelindung hutan agar jumlah dan kemampuannya ditingkatkan seiring dengan kebutuhan hutan Kutai Kartanegara yang luas. Kedua, terkait dengan dana penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang masuk ke pemerintah pusat tapi tidak dibagi dengan pemerintah daerah, seharusnya juknis untuk hal ini segera tersedia,” tegasnya.
Kemudian, Senator asal Kalimantan Timur tersebut juga menekankan bahwa pentingnya pendidikan bagi sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara, agar memanfaatkan beragam kesempatan pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi bahkan ketersediaan beasiswa baik dari pemerintah maupun yayasan pendidikan, agar dapat menjadi tuan rumah saat Ibu Kota Negara berkegiatan dalam waktu tidak lama lagi.
Pada bagian penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Mini Farida, S.T., M.Si merespon bahwa “secara bertahap rekrutmen kepada masyarakat setempat kawasan hutan untuk disekolahkan pada Sekolah Hutan dilakukan, agar segera mengisi kebutuhan atas jumlah dan kualitas Polisi Hutan tidak hanya untuk wilayah Kutai Kartanegara atau Kalimantan Tiimur, tapi seluruh wilayah RI”.
Dari Kementerian Pertanian Dr. Prayudi Syamsuri, SP., M.Si memberikan respons atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendukung program Perhutanan Sosial, katanya “kepada masyarakat diberikan kemudahan mengelola hutan dengan syarat memiliki surat tanda daftar perkebunan (STDP)”.
Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur juga turut dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI, yaitu Ir. Namto Roba, S.H. (Maluku Utara), Fahira Idris (D.K.I Jakarta), H. Asep Hidayat, S.Ag. (Jawa Barat), Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si. (NTT), Dr. Drs. Marthin Billa, M.M. (Kalimantan Utara), Adilla Azis (Jawa Timur), Bambang Santoso (Bali), Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum. (NTB), Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. (Sulawesi Utara), Andri Prayoga Putra Singkarru, M.Sc. (Sulawesi Barat), Mamberob Y. Rumakiek S.Si., M.Kesos. (Papua Barat), Haripinto Tanuwidjaja (Kepulauan Bangka Belitung), Dr. Intsiawati Ayus, S.H., M.H. (Riau), Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H. (Jawa Tengah), dan Anna Latuconsina, S.H. (Maluku).
