Anggota DPRD Kota Padang tetap bersikukuh untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kunjungan tersebut bertepatan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Padang yang mulai efektif Selasa (13/7/2021).
Kunjungan di tengah PPKM Darurat ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan di Kota Padang, termasuk pengguna media sosial. Namun, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang, Mastilizal Aye mengatakan, perjalanan itu dalam rangka mempertajam wawasan keanggotaan lembaga BK DPRD Padang serta pengayaan pada lembaga.
Aye menjelaskan, meski sekarang berlaku pembatasan pergerakan, agenda tersebut tetap dilaksanakan. “Terkait pelaksanaan di masa PPKM, hal itu dilakukan karena sudah ditetapkan jadwalnya lewat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang,” ujarnya dikutip dari langgam.id, Selasa (13/7/2021).
Aye juga menjelaskan, bahwa PPKM baru diketahui beberapa waktu lalu dan diterapkan pada 12 Juli. Sementara untuk kegiatan kunjungan sudah diagendakan oleh Bamus jauh hari sejak dua bulan lalu.
Menurutnya, nanti juga akan dilakukan evaluasi semua jadwal kunjungan kerja terutama di masa PPKM. Semua jadwal yang telah ditetapkan tentu harus dievaluasi dan tidak bisa diubah begitu saja karena ada prosesnya.
“Nanti memang ada yang tidak ikut kunjungan kerja karena keinginannya. Harusnya etikanya memang tidak melaksanakan kunker, tapi alasannya kan sudah dijadwalkan, bahkan sudah ada yang berangkat,” ujarnya.
Selain itu kata Aye, daerah yang dituju Kota Pekanbaru juga sudah menyatakan kesediaan menerima kunjungan dari DPRD Padang. Semua kegiatan juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Aye mengungkapkan, perjalanan ini diikuti oleh lima orang anggota BK ditambah empat pimpinan DPRD dan beberapa sekretariat.
Sebelumnya, pemerintah pusat menerapkan PPKM Darurat di Kota Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang. Tiga daerah itu masuk dalam 15 kabupaten dan kota yang akan menerapkan PPKM darurat di luar Jawa dan Bali.
Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan, penerapan PPKM Darurat di di Padang, Bukittinggi dan Padang Panjang untuk mencegah lonjakan kasus covid-19 di luar Jawa dan Bali.
“Ini dimaksudkan karena adanya indikator kenaikan yang signifikan di daerah tersebut, sehingga memerlukan upaya untuk menekan mobilitas masyarakat dan penggunaan masker sehingga diperlulan PPKM darurat,” ujar Tito.
