Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para kader Pemuda Pancasila untuk mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani mengembalikan kebijakan perekonomian nasional kepada Sistem Ekonomi Pancasila.
“Konsep kedaulatan ekonomi bangsa ini memang harus dibangun dari Hulu. Tidak bisa dilakukan dengan cara karitatif atau kuratif di Hilir saja,” ujarnya, di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).
“Karena itu kita harus mampu mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani melakukan koreksi kebijakan perekonomian nasional,” katanya.
“Dengan mengembalikan kepada Sistem Ekonomi Pancasila yang mensejahterakan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan negara ini,” jelas LaNyalla.
Hal tersebut disampaikannya saat memberi sambutan secara virtual dalam Festival Spirit Ramadan 2 MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Acara dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Merekatkan Persatuan di Bulan Suci” dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, Bupati Maros, Chaidir Syam, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Diza Rasyid Ali, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Alridho Ramadhan dan para Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Maros.
Menurut LaNyalla, negara ini dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan. Dimana untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, para pendiri bangsa merancang dan merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila.
“Sayangnya pemikiran luhur tersebut belum pernah secara murni dan konsekuen diterapkan baik di era Orde Lama, Orde Baru, apalagi Orde Reformasi hingga hari ini,” papar LaNyalla.
Bahkan pada Orde Reformasi, yang ditandai dengan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, Sistem Ekonomi Pancasila telah ditinggalkan. Berubah menjadi negara kapitalistik, yang menyerahkan sistem produksi dan distribusi ekonomi kepada mekanisme pasar.
“Padahal Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), UUD 1945, bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara,” imbuhnya.
“Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain,” papar dia.
Di dalam Pasal 33, ucap LaNyalla, tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah kendali negara dengan kepemilikan anggota-anggota masyarakat.
“Sehingga kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara,” tukas Ketua MPW PP Jatim itu.
Karenanya, LaNyalla dan DPD RI mulai mewacanakan pentingnya konsep 4 P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yakni keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama di dalam Badan Usaha Milik Bersama.
Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau atas sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, menurut LaNyalla, keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis.
“Konsep keterlibatan People dalam 4 P benar-benar memberi ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah. Ini adalah konsep keadilan dan kesejahteraan.
“Dimana rakyat sebagai pemilik Sumber Daya Alam di negeri ini harus merasakan dan mendapat akses ekonomi langsung. Inilah konsepsi asli dari Ekonomi Pancasila, yang digagas oleh para pendiri bangsa,” bebernya.
Lantas dimana peran Pemuda Pancasila? Sebagai organisasi masyarakat, katanya, Pemuda Pancasila telah dilengkapi dengan lembaga-lembaga otonom yang bisa mengambil peran tersebut.
Seperti Koperasi Pemuda Pancasila, Badan Usaha Pemuda Pancasila, juga Lembaga Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila.
“Lembaga-Lembaga otonom tersebut harus mengambil peran untuk secara serius mengorganisir diri, dalam mengakses peran ekonomi secara bersama. Bangun komunikasi yang harmonis dengan semua stakeholder di daerah.
“Baik dengan pemerintahan, elemen masyarakat maupun dunia usaha. Sehingga Pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas yang mampu membangun kemandirian ekonomi,” ucapnya.
Ditambahkannya Pemuda Pancasila harus menjadi ormas yang konsisten mengawal cita-cita luhur para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara ini.
Termasuk, tujuan lahirnya negara ini, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang bisa dicapai melalui Konsep Ekonomi yang mensejahterakan rakyat.
