Masa kampanye Pemilu 2024 sudah disepakati akan dilaksanakan selama 75 hari. Terkait hal itu, dengan kepercayaan diri yang penuh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya tak masalah dengan aturan tersebut
“Seorang pemimpin tidak ditentukan dengan masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari tersebut. Dua minggu pun PDI Perjuangan siap karena partai yang bertanggungjawab,” ujar Hasto, Kamis (2/3/2023).
Hasto juga menjelaskan, PDIP bertanggungjawab dengan calon presiden (capres) yang diusungnya dari saat deklarasi hingga menjabat.
“Tanggung jawab tidak hanya saat deklarasi tapi bertanggungjawab PDIP melakukan evaluasi. Apakah selama kepemimpinan Pak Jokowi wong cilik betul-betul diperhatikan? Dan ternyata dengan kartu sehat kemudian kartu pendidikan itu rakyat mendapatkan suatu ruang untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik,” jelasnya.
Sedangkan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, alasan masa kampanye hanya dilakukan selama 75 hari. Menurut dia, lamanya masa kampanye bisa berpotensi menyebabkan polarisasi yang terlalu dalam.
“Kita berpengalaman 2019 yang memungkinkan terjadinya polarisasi terlalu dalam itu kalau memang ada pertemuan-pertemuan yang panjang, apalagi pertemuan fisik, karena itu masa kampanye harus dipersingkat,” ujar Doli.
Doli juga menambahkan, keputusan penyesuaian masa kampanye juga harus dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
“Kenapa kami sudah memutuskan 75 hari itu? Lamanya masa kampanye sebenarnya dari awal sudah kami sepakati semua, pemerintah, Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu bahwa di era-era sekarang ini sudah mulai harus berubah metodenya, karena penggunaan teknologi informasi dan seterusnya,” pungkasnya.
