Upaya menjegal elektabilitas Prabowo Subianto yang kini berada di puncak survei, dilakukan oleh para lawan politiknya dengan berbagai cara. Tidak hanya sekedar mengungkit masa lalu Prabowo melalui konten yang dipublish para buzzer bayaran. Namun, para elite PDIP mulai melakukan serangan yang cukup tajam terhadap Prabowo.
Salah satu upaya menjegal elektabilitas Prabowo adalah melalui proyek Food Estate yang mangkrak. Bahkan, dengan lantang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai kejahatan lingkungan.
Hasto mengatakan, proyek itu kini hanya berdampak pada penebangan hutan yang tak menghasilkan.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto di Bogor, Selasa, 16 Agustus 2023.
Hasto Kristiyanto melakukan kritik keras terkait proyek lumbung pangan atau food estate yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia bahkan menyebut, proyek tersebut kini mangkrak dan diduga disalahgunakan.
Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024.
Kenapa Hasto Kristiyanto Baru Sekarang Bersuara?
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mempertanyakan motif PDI Perjuangan yang mengkritik program lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).
Anggota Komisi IV DPR RI ini menyebut sejak awal food estate bermasalah karena kurang kajian layak.
“Kenapa baru sekarang?” kata Daniel, Rabu (16/8/2023).
Komisi IV yang membidangi pertanian justru sebelumnya telah mengkritik program food estate karena kurang kajian. Program Jokowi itu memiliki potensi gagal yang besar
“Sejak awal food estate diperkenalkan di Komisi IV, kita konteks mitra antar Komisi IV dengan Kementerian Pertanian. Kita sangat kritis karena apa? Karena waktu itu food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak,” ujar Daniel.
Daniel menyayangkan PDIP menggunakan isu food estate sebagai alat menyerang lawan politiknya. Ia mempertanyakan PDIP baru bersuara belakangan.
“Ya itu yang kita tolak (sebagai alat politik). Artinya ini kan bukan untuk serang menyerang. Kita Komisi IV waktu itu sudah menyampaikan pendapatnya dari awal pertama kali food estate,” kata politikus PKB itu.
Daniel menuturkan kebijakan food estate tidak memiliki kajian yang layak dan hanya dikerjakan dengan semangat.
“Food estate itu dari awal memang perencanannya sudah prematur, ya kan. Tanpa kajian yang layak, lalu dikerjakan hanya dengan semangat. Tetapi tidak melihat kondisi, tidak melihat kemampuan, menganggarkan tapi semuanya sia-sia,” kata Daniel.
Komisi IV sudah merekomendasikan supaya program food estate dihentikan sampai ada kajian yang matang. Apalagi terlihat potensi kegagalan yang besar.
“(Rekomendasi) dari awal dihentikan, dari awal dihentikan sampai adanya kajian yang layak,” ujar Daniel.
“Kita sudah dari awal kok. Dan kita melihat indikasinya kuat untuk gagal,” imbuhnya.
Daniel menyebut Komisi IV sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah. Tetapi program food estate itu terus dijalankan. Menurutnya, tidak ada perkembangan yang positif dari program tersebut.
“Enggak ada. Selalu pemerintah saat itu, Kementerian Pertanian, siapa saja yang terlibat ya, itu selalu berargumen baik, baik, baik,” kata Daniel.
