Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat untuk mendukung program vaksin Covid-19 berbayar. Moeldoko mengatakan, vaksinasi individu ini, pada dasarnya diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri.
Selain itu, kata Moeldoko, program ini bisa mengurangi beban negara. “Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Juli 2021.
Dia memastikan, vaksinasi gratis oleh pemerintah masih akan terus dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah ketersediaan vaksin gratis.
Vaksin berbayar ini kata Moeldoko juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk Individu, dimana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.
“Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat,” katanya.
“Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis,” imbuhnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memperluas cakupan vaksin Gotong Royong Individu lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021.
Budi mengungkapkan alasan, karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). ”Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,” ujar Budi.
Aturan vaksin Covid-19 berbayar ini banyak ditentang karena prinsip vaksinasi untuk rakyat semestinya gratis. Pemerintah menunda sementara program vaksinasi Covid-19 berbayar ini setelah mendapat banyak penolakan. Hari ini, DPR memanggil Menkes Budi Gunadi untuk membahas polemik vaksinasi individu berbayar ini.
