PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang sebelumnya sempat dipuja-puji oleh para politisi PDIP, kini justru menjadi sosok yang diwaspadai oleh PDIP menjelang Pilpres 2024.
Bahkan bahkan masyarakat diminta mengawasi gerak gerik PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono selama pelaksanaan proses pemilu oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.
Gilbert mengatakan masyarakat perlu ikut mengawasi jalannya pemilihan umum 2024 nanti, baik itu dalam Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Masyarakat, kata dia harus memastikan para kepala daerah maupun penjabat kepala daerah bersikap netral, termasuk PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Rakyat, kata dia, harus menjadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh dalam pemilu nanti. Hal itu dapat terwujud apabila rakyat aktif mengawasi para pejabat.
“Termasuk para Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang diangkat oleh Presiden, yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan Capres-Cawapres,” kata Gilbert melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 November 2023.
Ia secara langsung menyebut Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
“Terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke Presiden, lebih baik diwaspadai hingga nanti terbukti netral dan adil dalam pemilu,” ujarnya.
Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa sebanyak 173 kepala daerah yang diangkat bakal netral atau adil dalam pemilu. Adil, kata dia, harus dimulai dari pikiran dan diri sendiri. “Lebih terhormat jadi abdi rakyat daripada sekedar penjaga keluarga tertentu,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menekankan agar kepala daerah, khususnya Pj Gubernur harus beritikad baik dalam pemilu nanti. Pun dengan masyarakat yang harus ikut mengawasi.
“Masyarakat lihat sikap ASN DKI mulai dari bawah sampai paling atas, apakah terlibat menyosialisaikan capres tertentu,” jelas Gilbert.
Sikap Gilbert ini bisa dibilang berbeda 180 derajat dengan sikap dia sebelumnya tentang Heru Budi. Gilbert termasuk di garis terdepan yang membela berbagai kebijakan Heru Budi yang dianggap tidak melanjutkan atau menganulir kebijakan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.
Misalnya pada November 2022, kurang dari sebulan Heru Budi duduk di Balai Kota DKI,Gilbert termasuk yang terdepan menghalau berbagai pandangan yang menyebut anak buah Jokowi itu memimpin DKI secara ugal-ugalan. Saat itu konteksnya adalah Heru mencopot Dirut MRT Jakarta Mohamad Aprindy yang ditunjuk di era Anies Baswedan.
Ia menilai apa yang dikerjakan Heru Budi di Pemprov DKI sudah tepat. “Apa yg dikerjakan Pak Heru sekarang adalah yang benar,” ujarnya.
Lalu pada Maret 2023, Heru Budi merombak besar-besaran pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah kepala dinas yang menjabat sejak era Anies dicopot dan diganti oleh Plt pejabat pelaksana tugas. Gilbert mengatakan itu adalah kewenangan Heru sebagai Pj Gubernur.
Saat itu, Gilbert menilai penentuan Kepala Dinas yang diganti oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono tidak perlu melibatkan DPRD. “Sesuai UU 29 2007 tentang Keistimewaan DKI Jakarta,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Maret 2023.
Berdasarkan UU tersebut, DPRD DKI memberi pertimbangan terhadap pemilihan Walikota/Bupati karena tanpa Pilkada, seperti daerah non-DKI (pasal 12 ayat 3) dan memberi persetujuan dalam pemilihan Dewan Kota (pasal 24 ayat 3).
“Artinya, tidak ada yang mendadak dan harus persetujuan DPRD dalam rotasi Kadis atau pejabat lain di DKI,” ujarnya.
Kalau pejabat yang ditugaskan kemudian tidak bekerja dengan baik atau hubungannya tidak baik dengan DPRD, tentu dapat diusulkan untuk diganti untuk menjaga kinerja.
Namun rupanya, dukungan Gilbert agak sedikit berubah sejak Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi maju sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Hal yang terlihat jelas adalah kritik Gilbert terhadap Heru Budi yang dia anggap cuci tangan soal dicoretnya Jakarta dalam Kalender Formula E tahun 2024 mendatang. Ia menganggap Heru Budi lepas tanggung jawab.
“Pj Gubernur tidak bisa melepaskan tanggung jawab seakan-akan itu hanya B2B (business to business),” kata Gilbert.
Menurut dia, Heru Budi seharusnya memberikan arahan yang jelas dan transparan kepada direksi Jakpro. Alasannya lantaran salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan Formula E Jakarta berasal dari uang rakyat.
“Sudah terlalu sering Pj Gubernur cuci tangan soal ini,” ujar Gilbert.
