Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang atas inovasi yang dilakukan dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi warga Kota Padang.
Dalam kunjungannya ke Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (15/8/2024), Yeka menyoroti kemampuan Disdukcapil Padang dalam memberikan layanan optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. “Kami mengapresiasi kinerja Disdukcapil Padang yang mampu menghadirkan inovasi dalam layanan Adminduk. Ini adalah contoh baik bagi pemerintah daerah lainnya,” ungkap Yeka.
Yeka juga menekankan pentingnya dokumen administrasi seperti Akta Kelahiran, yang merupakan salah satu layanan dasar yang menjadi perhatian Ombudsman RI. Ia mengingatkan masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran sejak dini karena dokumen ini krusial untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam kesempatan ini, Yeka mengimbau seluruh Disdukcapil di Indonesia untuk memberikan layanan kependudukan seperti pembuatan Akta Kelahiran, KTP elektronik, dan Kartu Keluarga secara gratis tanpa pungutan biaya.
Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Padang, Teddy Antonius, menjelaskan bahwa sejak tahun 2022, Disdukcapil Padang tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. “Semua layanan administrasi kependudukan kini mengandalkan APBD Kota Padang. Kami selalu berusaha memaksimalkan anggaran yang ada,” ujar Teddy.
Teddy juga menambahkan bahwa Disdukcapil telah mengimplementasikan sistem layanan satu hari siap untuk mempersingkat waktu layanan. “Untuk memudahkan masyarakat, kami juga menyediakan layanan Adminduk di tingkat kecamatan, sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, turut menyerahkan dokumen Adminduk kepada warga sebagai bagian dari upaya mempermudah akses layanan administrasi kependudukan.
