Persiapan logistik dan ketokohan, partai-partai politik baru yang saat ini bermunculan sulit untuk menembus parlemen apabila nanti mengikuti Pemilu 2024. Hal ini dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.
“Belum cukup kuat,” ujar Ujang terkait potensi partai politik baru yang saat ini bermunculan, Minggu (10/10/2021).
Ujang menyarankan agar partai-partai politik baru dapat memperkuat dua hal itu. Dia mengatakan, ketokohan plus logistik yang kuat bisa menarik dukungan masyarakat.
Menurut Ujang, hal itu menjadi tantangan partai politik baru agar bisa meraup suara pemilih pada pemilu nanti.
Ujang juga mengatakan, partai politik baru perlu memperkuat diri dengan merekrut penyandang dana dan menarik para penyandang nama. “Penyandang dana merupakan pengusaha, dan penyandang nama itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki nama besar. Ini yang menjadi tantangan bagi partai-partai politik baru,” jelas Ujang.
Sedangkan di sisi lain, Ujang mengungkapkan, sebelum memikirkan untuk bisa menembus parlemen, parpol baru juga mesti memikirkan untuk lolos sebagai peserta pemilu.
Ujang menuturkan, agar bisa menjadi peserta Pemilu 2024, seluruh partai politik harus bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sejumlah partai baru telah dideklarasikan. Seperti Partai Ummat, Partai Rakyat Adil Makmur, dan Partai Gelora, serta terakhir Partai Buruh yang baru mendeklarasikan diri.
Juga ada Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Namun, Partai Buruh yang belum mendapatkan SK Menkumham. Namun Said Iqbal sebagai Ketua Umum Partai Buruh menegaskan bahwa partainya segera menyerahkan susunan kepengurusan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kepada Kemenkumham. Said mengatakan sekitar 25-26 Oktober, SK Menkumham sudah turun.
