Isu pemasangan baliho Prabowo dan Gibran yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian kini menyebar. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai isu keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho tersebut harus diusut tuntas.
Pemasangan baliho Prabowo dan Gibran yang melibatkan aparat tersebut harus diungkap kebenarannya oleh KPU, Bawsalu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM. Agar bisa diungkap apa yang sebenarnya terjadi.
“Informasi dari beberapa sumber media yang menyebutkan pemasangan baliho Prabowo dan Gibran yang diduga kuat dilakukan oleh Polisi di Jawa Timur mengindikasikan ketidaknetralan aparat dalam proses pemilu,” ujar Julius Ibrani dari PBHI, Sabtu (11/11).
Dia menegaskan bahwa fungsi utama aparat kepolisian adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan seorang personel kepolisian terlibat pemasangan baliho kontestan pemilu.
Julius pun menuduh Presiden Joko Widodo berada di belakang pengerahan aparat tersebut.
“Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuatannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Dia juga menuduh Mahkamah Konstitusi telah diintervensi dalam perkara batas usia capres-cawapres sehingga putusan yang dihasilkan membuka jalan bagi Gibran berpasangan dengan Prabowo.
Menurut Julius, koalisi berkeyakinan bahwa pemilu kali ini sudah kotor dan tidak sehat.
“Karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka,” ungkapnya.
