Pemilu 2024 berpeluang tidak jujur dan adil karena ada kemungkinan instrumen kekuasaan digunakan, mengingat adanya keterlibatan anak Presiden.
Kemungkinan Pemilu 2024 akan berlangsung tidak jujur dan adil tersebut diungkapkan politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Hal ini juga ada kaitannya dengan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP semakin kelihatan tak baik-baik saja.
Majunya Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo, semakin menjelaskan hubungan kader dan partai itu semakin rapuh. Namun, hingga saat ini Jokowi masih resmi sebagai kader PDIP.
Namun, dipastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak memberikan pesan apapun pada Jokowi.
Sebab, kata Deddy, Jokowi harusnya tahu apa yang harus dilakukan jika merasa masih menjadi kader PDIP.
“Oh, enggak ada (pesan). Bu Mega tentu tidak perlu berpesan apapun karena kan kalau memang Pak Jokowi menganggap dirinya kader, dia tahu apa yang harus dilakukan,” kata Deddy saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Dia menjelaskan PDIP tidak pernah berharap dan berpikir mendorong Presiden Jokowi untuk menggunakan instrumen kekuasaan mempengaruhi Pemilu.
“Tentu kita berharap Pak Jokowi bisa memainkan perannya sebagai seorang pemimpin bangsa ini,” ujar Deddy.
Menurut Deddy, hal tersebut penting agar Pemilu 2024 bisa berjalan secara jurdil. Sebab, dia menilai ada potensi Pemilu 2024 tidak jurdil.
“Karena ada potensi di mana Pemilu kali ini berpeluang menjadi tidak jurdil. Karena apa? Karena ada anak presiden sedang bertarung,” ucapnya.
Sehingga, dia menegaskan tantangan besar Presiden Jokowi adalah memastikan Pemilu 2024 tetap jurdil.
“Itu kan orang sederhana aja berpikir mana ada orang yang mau anaknya kalah. Ini kan tantangan besar buat Pak Jokowi menjaga kewibawaan Pemilu kita,” ujar Deddy.
