Pendaftaran CPNS yang semula dijadwalkan pada 31 Mei 2021 akhirnya ditunda oleh Pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.
Bima mengatakan saat ini masih ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK nonguru, dan PPPK guru tahun 2021 yang belum ditetapkan pemerintah sehingga pendaftaran CPNS belum bisa dibuka bulan ini.
“Sekarang masih tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi, makanya jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut,” ujar Bima di Jakarta, Minggu (30/5/2021).
Bima meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk segera menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS, serta seleksi kompetensi PPPK nonguru tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi yang tersedia.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono yang dihubungi di Jakarta, Minggu (29/5/2021), menyampaikan bahwa pemerintah menunda pendaftaran rekrutmen CPNS.
Namun demikian, saat ditanyakan alasan penundaan tersebut, Paryono menegaskan sebenarnya kami dari BKN belum pernah menyampaikan secara resmi pendaftaran CPNS akan dibuka pada 31 Mei.
“Itu Informasi-informasi yang tidak resmi saja beredar di tengah masyarakat. Kami dari BKN belum pernah mengumumkan secara resmi pendaftaran rekrutmen CPNS akan dibuka 31 Mei,” kata Paryono.
Paryono berharap kepada masyarakat untuk terus memantau website BKN dan media sosial BKN untuk mengetahui pembukaan pendaftaran CPNS.
Ia menambahkan sampai kini BKN masih melakukan persiapan – persiapan pendaftaran CPNS, dan nanti akan diumumkan lebih lanjut tanggal kepastian pembukaan pendaftaran CPNS.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengumumkan pemerintah akan membuka 1,3 juta formasi calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2021.
Dari total 1,3 juta formasi yang dibuka, sebagian besar untuk guru, yaitu sekitar lebih dari satu juta lowongan, kemudian 189.000 formasi untuk kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.000 sisanya untuk kebutuhan pemerintah pusat.
