Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyarankan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) lalu. Hal ini memicu ketidak percayaan masyarakat terhadap istana.
“Secara vulgar nama baik Istana dan Presiden tercederai, akan sangat baik jika Presiden tanpa berjeda segera membebas tugaskan Moeldoko dari KSP, kecuali Jokowi ingin dikenang publik merestui langkah Moeldoko lakukan sabotase Demokrat,” ujar Dedi seperti dilansir Republika, Minggu (7/3/2021).
Kisruh Demokrat menurut Dedi sangat berbeda dengan peristiwa yang pernah ada di partai politik lain. Kondisi yang terjadi di Partai Demokrat tidak bisa dianggap konflik internal semata mengingat telah terpilihnya non kader sebagai ketua umum.
Dedi bahkan memprediksi bahwa hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang akan mendapatkan legitimasi pemerintah. Dari sisi akses, Moeldoko memungkinkan akan mendapat legitimasi pemerintah, terlebih Menkopolhukam Mahfud MD sudah mengatakan soal syarat kelengkapan dokumen.
“Tetapi, Menko melupakan hal fundamental, yakni legitimasi KLB abstain persetujuan ketua majelis tinggi partai, dari sisi ini semestinya Menko secara tegas mendeklarasi jika KLB Demokrat inkonstitusional, bukan justru membuat narasi seolah hanya soal dokumen pengajuan ke Menkum HAM,” jelasnya.
Dedi kemudian mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melakukan perlawanan. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal Demokrat. “Tetapi soal bagaimana negara menjamin keamanan parpol untuk hidup dalam independensinya,” pungkasnya.
