Kritik Bupati Solok, Epyardi Asda terhadap penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di Mentawai Tanggal 7-8 Maret 2022 lalu, dinilai oleh Pengamat Pemerintahan UNP, Eka Vidya Putra tidak sesuai porsinya sebagai kepala daerah.
Kritikan Bupati Solok dengan menyebut acara Rakor di Mentawai tersebut sebagai acara seremonial dan abal-abal. Namun, Eka menilai tidak pas jika hal tersebut terucap dari seorang Bupati. Kritik tersebut, lebih cocok disampaikan oleh masyarakat, bukan langsung oleh Bupati.
“Tidak porsi Kepala Daerah untuk mengomentari dimana kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor dilaksanakan). Apa lagi komentarnya masalah pemborosan. Lebih cocok kritik seperti itu terucap dari masyarakat sipil biasa,” ucap Eka Vidya dikutip dari Haluan Padang, Kamis (10/3/2022).
Namun, Eka menegaskan posisinya bukan membela Rakor yang diadakan di Mentawai tersebut. Penilaian Eka semata berfokus pada sikap bupati Solok yang tidak sesuai dengan koridornya.
“Bukan berarti juga kita mengatakan pilihan untuk mengadakan Rakor di Mentawai itu baik,” jelas Eka.
“Atau ini hanya gimmick politik yang dipilih oleh Bupati Solok. Itu kalau saya lihat dalam konteks peristiwanya. Apa pun itu, jelas itu tidak berada pada porsinya. Ada etika di dalam pemerintahan itu,” imbuhnya.
Eka juga menyampaikan jika sikap Bupati Solok bisa memengaruhi koordinasi antara pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah provinsi (pemprov).
Dia menekankan Gubernur dan Wakil Gubernur agar setia pada komitmen untuk menjaga koordinasi yang baik dengan seluruh komponen pemerintahan daerah.
“Saya masih ingat, salah satu janji kampanye dari gubernur dan wakil gubernur yaitu bagaimana mereka akan membangun koordinasi di antara para kepala daerah. Dalam konteks ini tentu saja ada tugas untuk melakukan koordinasi dengan seluruh aparat pemerintahan,” ungkap Eka.
Dia mengatakan, pengaruh yang muncul antara lain bisa berupa sikap pemerintah kabupaten yang cenderung abai terhadap sebagian arahan pemerintah provinsi.
“Apakah hubungan tersebut akan memengaruhi banyak sisi dalam pembangunan, jelas ya. Meskipun otonomi daerah tetap ada pada kabupaten. Dengan begitu, kabupaten bisa saja mengabaikan apa yang disampaikan oleh provinsi,” ucapnya.
“Apa lagi target pembangunan daerah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, karena kita akan mengikuti pemilu lagi pada 2024,” sambungnya.
Terlepas dari apa pun pengaruh yang bisa muncul, Eka Vidia menilai pernyataan Bupati Solok sebagai hal yang tidak substantif, sehingga tidak perlu diambil pusing.
“Saya pikir hal semacam ini merupakan perdebatan yang sifatnya tidak substantif dalam internal eksekutif pemerintahan daerah kita. Cukup kekanak-kanakan kalau persoalan itu yang kemudian menjadi sorotan,” sebutnya.
Oleh karena itu, menurutnya sikap yang tepat dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menanggapi komentar Bupati Solok adalah dengan menganggapnya sebagai kritikan semata.
“Karna masalahnya tidak substantif. Semestinya kalau pemerintah provinsi dewasa, ini dianggap sebagai sebuah kritikan saja walaupun tidak berada dalam porsi yang pas. Seharusnya tidak berdampak apa-apa. Yang berpengaruh itu paling pada gimmick politik itu,” jelas Eka Vidia.
Dengan demikian, roda pemerintahan di Sumatera Barat tetap dapat berjalan tanpa harus terganggu oleh hal-hal yang tidak substantif.
“Persoalan ini anggap saja tidak ada. Bawa ketawa saja,” pungkasnya.
