Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kembali menyinggung isu perpanjangan jabatan presiden dan tiga periode menjadi sorotan. Pernyataan itu disampaikan Bamsoet ketika menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia yang mengungkapkan kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sebesar 73,2%.
Bamsoet mengatakan, “Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua? Artinya pemerintah hari ini dua tahun lalu telah kehilangan kesempatan untuk bergerak karena COVID-19 dua tahun,” Kamis (8/12).
“Kemudian deras sekali pro kontra di masyarakat ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik apa?” lanjutnya.
Lalu, bagaimana respons elite politik terkait pernyataan Bamsoet itu? Berikut yang telah kumparan rangkum:
Demokrat: Nafsu Kekuasaan, Padahal Rakyat Susah
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyindir Bamsoet haus dengan kekuasaan. Terlebih, menurutnya prestasi pemerintah saat ini tak menunjukkan keberhasilan maksimal, sehingga dapat dijadikan alasan untuk menambah periode di 2024.
“Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi,” kata Herzaky, Jumat (9/12).
“Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja,” lanjut Herzaky.
PKS: Pimpinan MPR Harusnya Tak Buka Celah Tunda Pemilu 2024
Juru bicara PKS M Kholid mengatakan, pimpinan MPR seperti Bamsoet seharusnya lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat terkait demokrasi.
“Saya kira pandangan Pak Bambang Soesatyo kurang bijaksana. Sebagai Ketua MPR RI, beliau harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi,” kata Kholid.
Menurut Kholid, seharusnya pimpinan MPR tak membuka celah sedikit pun terkait wacana penundaan pemilu yang dapat melemahkan demokrasi.
“Suara nurani dan akal sehat bangsa harus dijaga oleh MPR RI. Tidak boleh ada sedikit pun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi, dan reformasi,” ujarnya.
Pimpinan DPR: Pernyataan Bamsoet Tak Akan Ubah Tahapan Pemilu 2024
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pernyataan Bamsoet tak akan mengubah tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sudah berlangsung.
“Apa yang disampaikan Pak Bamsoet itu mungkin merespons keadaan terkini dan mungkin juga karena ada diskusi-diskusi tentang situasi ke depan,” kata Dasco.
“Namun pada saat ini, DPR RI dan KPI serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati,” lanjutnya.
Meski pernyataan Bamsoet adalah bagian dari demokrasi, Dasco menegaskan adanya usulan serupa dari siapa pun tak akan mengancam tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan sesuai aturan konstitusi.
“Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta merta mengubah atau otomatis tahapan yang sudah ada,” tegasnya.
