Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang menyebut Kementerian Agama bukanlah hadiah negara untuk umat Islam, melainkan spesifik untuk Nahdlatul Ulama (NU). Pernytaan itu kini telah menyulut polemik di tengah masyarakat.
Pernyataan Gus Yaqut dinilai oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini kurang bijaksana. Dia pun menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang menjabat sebagai Menteri dan bisa saja mengundang polemik di tengah umat Islam.
“Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau. Meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” ujar Helmy, Minggu (24/10).
“Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” taambahnya.
Helmy mengakui NU memang punya peran besar dalam pembentukan Piagam Jakarta. Namun, ia menjelaskan, ini tidak berarti NU dapat semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama atau merasa ada hak khusus.
Peran NU jauh sebelum kemerdekaan menurut Helmy telah memposisikan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah. Sehingga NU sebagai stakeholder terbesar dari Kemenag terlihat jelas dan juga banyak mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.
“Namun, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privilege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jam’iyah diniyah ijtima’iyah [organisasi keagamaan & kemasyarakatan],” kata Helmy.
“Prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan, ‘Tasharruful imam ‘ala ro iyyah manutun bil maslahah’, atau kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan,” imbuhnya.
Helmy menilai semua elemen bangsa memiliki peran terhadap berdirinya NKRI. Artinya, agama lain juga memiliki peran dalam sejarah Kemenag.
“Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Sementara, Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai pernyataan Gus Yaqut soal Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU tidak pantas. Ia mendesak Menag meminta maaf untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini.
Hal itu merupakan sikap terbaik yang perlu dicontohkan para tokoh dan pejabat. “Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan,” ungkapnya, Senin (25/10).
Menurutnya pernyataan Gus Yaqut tersebut tidak memiliki landasan historis yang benar.
Selain itu pernyataan itu juga dinilai dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat. Ia khawatir hal tersebut akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.
“Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia,” ujar Saleh.
Faktanya, dikatakan Saleh, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah menegaskan semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. “Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap Presiden Jokowi dapat menegur dan memberikan peringatan Gus Yaqut. Sebab, pernyataan-pernyataan demikian dinilai dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari.
