Pernyataan Prabowo Subianto mendapat protes keras dari para buruh, karena meminta para buruh untuk tidak banyak menuntut kepada pengusaha untuk kenaikan gaji.
Sebagai gantinya, Prabowo Subianto menjanjikan banyak subsidi bagi buruh, mulai dari BBM sampai transportasi. Namun, subsidi yang disampaikan Prabowo dinilai para buruh tidak lebih dari janji-janji politik dalam rangka menghadapi Pilpres.
Hal ini diungkapkan, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Silaban. Dia menegaskan aktualisasi kebijakan pemerintah yang nyata dirasakan oleh buruh adalah kenaikan upah.
“Kalau memang ada dana untuk itu (subsidi buruh) ya dibuat saja semacam kontrak politik dan itu menjadi sebuah kebijakan nantinya ketika Bapak-Bapak ini memimpin,” ujar Elly, Kamis (9/11).
“Tapi saya enggak percaya semua janji politik. Yang dituntut pekerja dan bruruh itu kenaikan upah yang aktual dan itu bisa diterima mereka. Tidak ada yang menjamin bahwa kandidat Presiden akan melaksanakan itu ketika mereka terpilih,” imbuhnya.
Adapun yang dijanjikan Prabowo dengan meminta buruh tak banyak tuntut kenaikan upah adalah biaya kesehatan gratis, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi untuk pendidikan, plus makan siang gratis untuk siswa SD dan pondok pesantren.
“Bagus sih idenya memberikan makan siang, memberikan subsidi subsidi yang lain, subsidi BBM, tapi itu kan janji-janji yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Jadi kita hanya mau itu aktual,” kata Elly.
Sementara, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai tidak pantas Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya upah menjadi hal fundamental yang diperjuangkan buruh di Indonesia.
“Persoalan upah adalah persoalan urat nadi kehidupan buruh hari ini. Kita sama-sama tahu Indonesia hari ini adalah negara nomor dua terendah upahnya se-Asia, hanya di atas Laos dan Vietnam. Tingkat upah di Indonesia sangat rendah, terutama di wilayah Jawa Tengah,” jelasnya.
Ilhamsyah mengatakan saat ini justru perusahaan bersikap tertutup enggan untuk membuka laporan keuangan mereka kepada buruh.
“Seharusnya yang ditekan itu bukan lagi buruh yang menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, tapi harusnya dalam konsep negara kesejahteraan pengusaha harus mulai membagikan keuntungannya kepada buruh dalam bentuk upah yang lebih baik, upah yang lebih layak kepada pekerja atau buruhnya,” pungkas dia.
Sedangkan, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur menilai Prabowo keliru dalam berpikir. Dia menjelaskan pendapatan buruh dan capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39 persen, paling rendah di Asean Five.
Sementara di negara yang lebih memikirkan pekerjanya seperti di Eropa, bisa sampai 60 persen pendapatannya untuk buruh.
“Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias atau pengusaha bias. Jadi bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh,” tegas Jumhur.
Jumhur berpendapat, tidak ada hubungan antara pemerintah memberi kemudahan kepada pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi.
“Yang ada malah bisa sebaliknya karena pertumbuhan disumbangkan 56-57 persen dari belanja masyarakat,” imbuh Jumhur.
Ia mengingatkan, kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul. Menurutnya tuntutan buruh atas kebaikan upah itu hal yang masuk akal.
“Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 di mana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha,” tegasnya.
Suara aspirasi buruh di daerah juga menyatakan hal serupa. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng Aulia Hakim mengatakan bahwa upah menjadi hal fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, di atas dari keringanan yang didapat melalui subsidi-subsidi.
“Ini pernyataan yang sangat keliru dan terkesan tidak ada keberpihakan kalau dia mengatakan seperti itu. Saya enggak tahu bahasa Prabowo bicara seperti ini apakah orang-orang di sekitar Prabowo yang mencari keuntungan,” kata Aulia.
Baginya narasi janji pemberian subsidi Prabowo Subianto adalah lagu lama yang selalu muncul di tahun-tahun politik. Namun nyatanya aktualisasi janji itu menurutnya masih nihil.
“Misalnya transportasi gratis, ya memang ada di beberapa kawasan. Terus sekolah gratis. Itu menurut saya Prabowo Subianto cara berpikirnya keliru. Justru upah itu sebagai landasan pacu kesejahteraan. Toh hal-hal seperti itu (subsidi) sudah dijanjikan semuanya dari pemerintahan Indonesia dari dulu. Jangan hanya ini menjadi janji-janji mendekati tahun politik,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan jika dirinya terpilih menjadi presiden 2024, ia akan memberikan sejumlah subsidi kepada para buruh. Antara lain subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis. Dengan itu semua, dia meminta buruh tidak banyak menuntut soal kenaikan upah.
“Buruh kau sudah dapat ini, angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja ringan ya sudah dong, jangan kau tuntut-tuntut pengusaha,” ujarnya, Rabu (8/11).
