Proses perpanjangan STNK bakal dipersulit oleh pemerintah dengan tambahan syarat baru. Tanpa menyertakan syarat baru berupa selembar kertas dari bengkel khusus, pengajuan perpanjang STNK bakal ditolak.
Terkait syarat baru perpanjangan STNK ini disampaikan Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sanksi bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Yaitu berupa tilang uji emisi berlaku bagi motor dan mobil, dengan besaran denda sekitar Rp 250.000 sampai Rp 500.000.
“Mudah-mudahan ke depannya uji emisi tidak hanya tilang. Dan kami juga sedang merumuskan untuk uji emisi ini sebagai syarat perpanjang STNK,” ujar Asep, dalam Diskusi Publik Quick Response Penanganan Kualitas Udara di Jakarta (28/8/23).
Hasil dari uji emisi bukan hanya menjadi penanda Anda agar tidak ditilang, melainkan menjadi syarat tambahan untuk bayar pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan perpanjangan STNK.
“Ketika ini sudah berjalan, output-nya adalah kendaraan bermotor harus melampirkan hasil uji emisi sebagai persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujar Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari, beberapa waktu lalu.
Luckmi juga menambahkan, ketika aturan rampung maka uji emisi sebagai syarat administratif bayar pajak dan perpanjangan STNK bakal diwajibkan secara nasional.
Untuk diketahui, Pemprov DKI saat ini sedang menggelar razia uji emisi di jalanan pada periode 25-31 Agustus 2023.
Saat ini razia masih sebatas sosialisasi, sebab pelanggar belum ditilang pada periode tersebut. Kabarnya, tilang bagi yang tidak lulus uji emisi akan diberlakukan mulai 1 September 2023.
