Kabar politikus Promono Anung mundur sebagai Sekretaris Kabinet kini menyebar. Isu ini mulai menyebar usai Pramono Anung ikut rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pramono Anung disebut berbeda jalan dengan langkah keluarga Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang yang berada di kubu Prabowo.
Terkait kabar ini, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani tak mau berspekulasi banyak soal isu Pramono akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Puan menjelaskan bahwa soal kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bukannya mundur, menteri itu adalah orang yang membantu presiden. Jadi yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan para menteri itu adalah presiden,” ujar Puan di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Menurutnya, Pramono tak memiliki salah dalam pemerintahan Jokowi saat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak 2015. Tak ada urusan bagi mantan sekretaris jenderal PDIP itu untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
“Mas Pram kan nggak Punya salah, menteri-menteri yang lain juga nggak ada salahnya tuh. Kecuali Presiden kemudian sudah tidak mempercayai Mas Pramono lagi ya, baru Presiden akan menyampaikan hal tersebut ke Mas Pram,” kata Puan.
“Jadi ya kenapa tiba-tiba harus seperti itu (mundur dari kabinet), kan nggak ada dasarnya,” sambung Ketua DPR itu.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti meyakini, PDIP akan mengevaluasi keberadaan kadernya di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai respons atas manuver politik Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Ray memperkirakan, kader PDIP yang akan ditarik adalah Pramono Anung yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Pasalnya, eks sekjen PDIP tersebut awalnya ditempatkan di pos tersebut untuk menjembatani komunikasi Jokowi dan PDIP.
Dengan meningkatnya ketegangan antara Jokowi dan PDIP seperti sekarang, sambung dia, tentu keberadaan Pramono tak dibutuhkan lagi di posisi tersebut. Selain itu, PDIP bisa menggunakan alasan bahwa Pramono akan dilibatkan dalam kampanye sehingga tidak efektif jika masih menjabat sebagai Seskab.
“Pak Pramono adalah orang PDIP yang tentu saja kalau disuruh memilih Pak Jokowi atau PDIP, dia akan memilih PDIP,” kata Ray.
Menurut Ray, menarik Pramono dari kabinet akan menjadi sinyal dari PDIP bahwa partai berlogo banteng moncong putih itu tidak lagi di bawah bayang-bayang Jokowi. Cara itu juga tidak akan menimbulkan kesan Jokowi dan PDIP sedang melakukan perang terbuka.
Pasalnya, kata Ray, apabila PDIP mengambil sikap konfrontasi, maka akan merugikan suara partai. “Situasi ini (tidak konfrontatif) penting bagi PDIP supaya pemilih Pak Jokowi itu tidak langsung lari dari PDIP,” ucap Ray
