Anies Baswedan kian diperhitungkan sebagai salah satu calon kuat pada Pilpres 2024 mendatang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa tokoh politik untuk menyodorkan sejumlah nama, yang dinilai sebagai sosok yang tepat mendampingi Anies Baswedan sebagai Cawapres.
Dua nama yang kini disebut-sebut sebagai kandidat yang cocok berpasangan dengan Anies Baswedan adalah Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Bahkan dua nama ini membuat posisi Agus Harimurti Yudhoyono kian terjepit, akibat munculnya dua nama ini.
Sosok Mahfud MD dan Sandiaga Uno dinilai telah menggerus kans AHY jadi cawapres Pilpres 2024 Anies Baswedan.
Benarkah Partai Demokrat rugi dengan munculnya skema duet Anies Baswedan yang muncul belakangan ini.
Sampai saat ini Anies Baswedan belum mendapat kepastian politik tentang siapa sosok yang bakal mendampinginya sebagai cawapres Pilpres 2024.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyoroti munculnya nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies.
Arifki menilai hal itu bakal mempersulit Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) mendeklarasikan cawapres Anies Baswedan.
Arifki menyebut, nama Sandiaga Uno dalam bursa cawapres muncul ke publik lantaran rencana untuk pindah ke PPP.
Dalam hal yang sama, Mahfud menjadi sorotan publik pada saat upayanya membonggar kasus di Kementerian Keuangan, sehingga menyebabkan namanya masuk dalam bursa cawapres.
“Jika Sandi dan Mahfud dikaitkan sebagai cawapres pendamping Anies. Hal ini bakal merugikan AHY yang sedang berjuang untuk menjadi cawapres Anies,” ujarnya, Jumat (14/4/2023).
Arifki berpendapat, Sandi dan Mahfud bisa saja menjadi skema lain yang dibaca oleh NasDem untuk menjadi bagian dari rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024.
Ada pun saat ini NasDem dinilai punya narasi yang berbeda dengan Jokowi terkait capres. Skema itu bisa saja berubah jika kedua belah pihak punya kesepakatan lain soal cawapres Anies.
“NasDem tentu tidak ingin jauh dari rencana Jokowi di Pilpres, apalagi pada situasi PDIP dengan Jokowi sedang menjauh karena adanya perbedaan terkait King Maker di Pilpres 2024,” ucap Arifki.
Di sisi lain, Arifki menilai Partai Demokrat harus memaksimalkan daya tawar ketua umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Munculnya nama Sandi dan Mahfud secara tidak langsung tentu bakal merusak rencana AHY untuk menjadi cawapres Anies,” pungkas Arifki.
Sebelumnya, Mahfud MD merespons soal wacana dirinya diberi sinyal sejumlah pihak jadi cawapres di Pilpres 2024. Mahfud MD disebut-sebut cocok berpasangan dan jadi cawapres anies baswedan hingga Ganjar Pranowo.
Ia pun hanya menjawab singkat, upaya perjodohan itu bagian dari demokrasi.
“Itu bunga-bunga demokrasi,” kata Mahfud MD kepada awak media di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023)
Kriteria Cawapres Anies Baswedan
Tak hanya mengusulkan nama, sejumlah pihak juga memberikan saran kepada Anies Baswedan mengenai kriteria sosok bacapres yang cocok untuk mendampinginya.
Salah satunya Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). JK menyebut, sosok bacawapres yang dipilih oleh Anies Baswedan harus memenuhi dua kriteria.
Pertama, kata JK, sosok tersebut haruslah dapat menambah perolehan suara di Pilpres 2024 mendatang.
“Ya tentu yang dapat menambah… Ya saya pernah jadi Wakil Presiden, itu harus… Calon wakil presiden harus bisa menambah suara untuk Presiden, harus punya modal menambah suara,” ujar JK.
Lalu kriteria kedua adalah memiliki kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan apabila memenangkan Pilpres 2024.
“Itu dua hal syaratnya,” ucapnya.
Menurut JK, sosok bacawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan bisa dari kalangan manapun dan tidak harus dari kalangan tertentu, termasuk Nahdlatul Ulama.
Sosok tersebut yang terpenting adalah dikenal publik dan dapat menarik dukungan untuk Anies.
“Kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, kalangan apa itu nasional, itu selama memenuhi dua syarat itu tadi. Walaupun anda orang NU tapi tidak dikenal siapa itu, dan di mana, tidak juga, orangnya (harus) yang dapat menambah suara,” jelas JK.
Adapun JK yang telah mendukung Anies untuk maju pada kontestasi nasional mendatang, mengaku, tak memiliki hak untuk mengusulkan nama cawapres ke Anies.
Sebab, hal itu merupakan wewenang partai politik yang kini telah mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem.
Hanya saja, jika sekadar memberikan saran, menurutnya, hal itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk dirinya.
“Anda juga bisa berhak menyarankan sebagai warga negara. Kalau warga negara, semua berhak mengusulkan, tapi yang punya kewenangan itu ya partai, Pak Anies sendiri, atau calon sendiri,” imbuhnya.
