Rencana pengiriman 6000 warga Yogyakarta ke IKN untuk transmigrasi menuai berbagai polemik.
Rencana pemerintah melakukan pengiriman 6000 warga Yogyakarta ke IKN ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti.
Dia menyampaikan rencana tersebut dalam Dialog Interaktif dengan tema ‘Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibukota Nusantara melalui Program Transmigrasi’ digelar di Ros-In Hotel pada Selasa (25/7/2023) lalu.
Acara itu bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang transmigrasi antara pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat terkait.
Salah satu alasan rencana pengiriman 6000 warga Yogyakarta ke IKN adalah karena warga DIY dianggap sudah mahir dalam pertanian.
“Dengan adanya transmigrasi ini kami menganggap masih relevan untuk masyarakat DIY untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan tentu saja kita akan ikut berperan dan berpatisipasi dalam mensukseskan pembangunan IKN,” kata Elly.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Abdul mengatakan warga Bantul memiliki keuletan dan daya saing yang tinggi guna turut membangun Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Bantul pun memberikan dukungan terhadap program transmigrasi ini.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Bantul memberikan fasilitas kepada transmigran agar bisa hidup sejahtera di IKN atau wilayah transmigrasi mereka.
Namun, rencana pengiriman 6000 warga Yogyakarta ke IKN dalam rangka transmigrasi ini menuai polemik yang melibatkan banyak pihak terkait.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, memberikan pendapatnya tentang rencana transmigrasi 6000 warga Yogyakarta ke Kalimantan tersebut.
Meski tidak secara eksplisit menolak, namun Samsun mengatakan jika transmigrasi yang dilakukan secara mandiri alias atas kesadaran masyarakat sendiri tentu akan lebih baik ketimbang dijadikan sebuah program.
Sebab menurutnya, pemindahan melalui program transmigrasi tidak akan semudah itu dan akan menimbulkan respons berbeda di tengah masyarakat.
“Transmigrasi itu enggak gampang loh. Transmigran harus dijamin hidupnya dua tahun sampai mandiri. Jatah makan, kebutuhan rumah tangga. Mampu tidak pemerintah?” kata Samsun, Selasa (1/8/2023).
Selain itu, rencanya pengiriman 6000 warga Yogyakarta ke IKN ini juga dengan tegas ditolak AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nasional Kaltim.
Ketua AMAN Kaltim, Saiduani Nyuk, menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain jika tujuannya memang untuk kesejahteraan.
Sebab menurutnya, di beberapa wilayah Kaltim sendiri masih banyak ditemukan konflik terkait teritorial, terutama yang melibatkan masyarakat adat lokal.
Saiduani Nyuk mengatakan jika program pengiriman 6000 warga Yogyakarta ke IKN untuk tujuan transmigrasi akan bertentangan dengan adat wilayah setempat.
Sementara, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor memberikan tanggapan santai soal penolakan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Kaltim tentang rencana transmigrasi 6 ribu warga Yogyakarta ke Ibu Kota Negara (IKN).
Ia justru memberikan pujian. Ia menyebut penolakan itu bagus bila rencana itu terealisasi.
“Bagus saja, siapa yang menolak itu,” katanya, Selasa (01/08/2023).
Ia mengatakan, tidak masalah bila rencana tersebut terealisasi. Justru baik bagi pembangunan di Nusantara.
Terkait penolakan yang disampaikan AMAN Kaltim, menurutnya penolakan itu tak benar. Masyarakat di Benua Etam ini selalu terbuka bagi pendatang dari mana pun.
“Mana ada masyarakat Kalimatan Timur menolak orang dari mana pun. Sejak kuda makan tembaga, sampai kuda makan mentega mereka selalu menerima tamu dari luar,” ujarnya sembari berkelakar.
