Politikus PDIP Ribka Tjiptaning secara langsung melontarkan pernyataan mengejutkan. Di hadapan anggota dewan, politikus kelahiran Yogyakarta ini secara tegas menolak untuk disuntikkan vaksin Sinovac.
Meski kini usianya masih tergolong kelompok yang mendapatkan prioritas, namun Ribka Tjiptaning justru tak menghendaki untuk menerima vaksin.
“Persoalan vaksin, saya tidak mau divaksin. Walaupun sampai usia 63 yang divaksin, saya sudah 63 nih. Mau yang semua usia boleh, tetap,” ujarnya seperti yang dikutip dari TV Parlemen.
Ribka lebih memilih untuk membayarkan sejumlah denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski seluruh anak cucunya disebut mendapatkan prioritas, namun ia justru memilih berusaha sekuat tenaga untuk membayarkan total denda.
Bahkan, ia menyebut bakal menjual sejumlah aset pribadinya untuk menebus denda lantaran menolak untuk divaksin.
17 Tahun di Komisi IX Kini Terdepak ke Komisi VII
Usai pernyataan yang dinilai kontroversial tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melakukan rotasi sejumlah anggota. Ribka Tjiptaning dipindahkan dari Komisi IX ke Komisi VII.
Terkait rotasi ini, Ribka pun angkat bicara. Ribka bersatire dengan bicara soal profesi dokternya yang kini akan mengurusi masalah perminyakan.
“Biasa aja, di mana aja bisa berjuang untuk rakyat. Cuma lucu aja dokter ngurus minyak,” kata Ribka Tjiptaning dikutip dari detikcom, Selasa (19/1/2021).
Padahal, menurutnya, dia sudah 17 tahun menjadi anggota Dewan yang membawahkan isu kesehatan. “Aku 17 tahun di Komisi VII dan 10 tahun pimpinan Komisi IX,” ujarnya.
Namun, Ribka enggan mengatakan alasan pemindahannya menjadi anggota Komisi VII DPR RI. Menurutnya, hal itu harus ditanyakan kepada pimpinan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR.
“Tanya pimpinan fraksi yang memindahkan saya,” ucapnya.
Ribka Tjiptaning kemudian menjelaskan pernyataannya yang tidak mau divaksinasi. Ribka Tjiptaning mengaku sempat ditegur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih risiko ya,” kata Ribka Tjiptaning di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).
Menurut Ribka Tjiptaning, latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi COVID-19. Ia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.
“Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat,” kata Ribka.
“Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima,” imbuhnya.
Kontroversi Lainnya
Ribka Tjiptaning Proletariyati merupakan anggota DPR 2014-2019 dari PDIP. Sama halnya pada periode 2009-2014, Ribka kembali ditugaskan di komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.
Pada 2012, Ribka Tjiptaning pernah diberi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR berupa larangan memimpin rapat panitia kerja dan panitia khusus. Saat itu Ribka merupakan ketua komisi IX. Sanksi ini merupakan imbas dari kasus hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan.
Dalam ayat 2 pasal 113 RUU tersebut, tembakau disebut sebagai zat adiktif. Ayat tersebut tiba-tiba dihilangkan, padahal pada saat pembahasan, yaitu 11 September 2009, ada dalam naskah.
Diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Pembahasan Dana Optimalisasi
Pada 6 April 2017, Ribka Tjiptaning diperiksa KPK sebagai saksi untuk Charles Jones Mesang. Charles merupakan anggota dewan dari Fraksi Golkar yang menjadi tersangka korupsi pembahasan anggaran dana optimalisasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014.
Pemeriksaan terhadap Ribka disebut Juru Bicara KPK Febri Diansyah untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Charles Jones Mesang.
Kasus Raibnya Ayat Tembakau
11 September 2009, DPR dan perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM menyepakati seluruh substansi RUU Kesehatan. Dalam ayat 2 pasal 113 RUU tersebut disebutkan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif.
Namun saat pengecekan akhir sebelum RUU disahkan, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menemukan ayat tersebut hilang. Ribka yang merupakan Ketua Pansus RUU Kesehatan diminta bertanggungjawab atas hilangnya ayat tembakau tersebut.
Ia dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh Koalisi Anti-Korupsi Ayat Rokok (KAKAR). Ribka yang saat itu menjadi Ketua Komisi IX dilarang memimpin rapat pansus atau panja hingga akhir jabatan periode 2009-2014.
Digadang-Gadang Jadi Menteri Kesehatan, Ditolak IDI
Pada 2014, Ribka sempat digadang-gadang menjadi Menteri Kesehatan kabinet Jokowi-JK. Mengingat rekam jejak Ribka dalam hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan, banyak pihak yang menolak Ribka menjadi Menteri Kesehatan.
Penolakan ini diantaranya disampaikan oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Mantan Ketua IDI Kartono Mohamad, dan ICW.
Penunjukan Ribka disebut bertentangan dengan komitmen Jokowi untuk menempatkan orang-orang profesional dan mempunyai integritas dalam jajaran kabinetnya.
Dikabarkan Terima Fee Vaksin dari Nazarudin
Ribka Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning disebut-sebut menerima uang USD 10.000 dari perusahaan Muhammad Nazaruddin, Grup Permai, terkait proyek vaksin flu burung senilai Rp 1,3 triliun. Tuduhan tersebut dibantah oleh Ribka.
Namun, Ribka menjelaskan bahwa ia pernah diberi dua tas oleh Muhammad Nasir, politisi Partai Demokrat yang juga saudara Nazaruddin.
Tas tersebut diberi Nasir saat Ribka berulang tahun dan saat natal. Muhammad Nasir juga pernah memberi hadiah USD 905. Uang tersebut diberikan sebagai hadiah pernikahan anak ketiga Ribka.
Riwayat Singkat
Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959. Sebelum terdepak ke komisi VII ia merupakan Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Di komisi IX, ia mengetuai komisi yang memperhatikan masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Di DPR, ia juga merupakan anggota dari Badan Urusan Rumah Tangga (DPR RI) DPR RI.
Walaupun sekarang hidupnya bisa dibilang sukses, ia memiliki masa lalu yang cukup kelam. Keluarganya sempat dicap sebagai anggota dari Gerakan 30 September 1965. Saat itu, Tjiptaning yang masih duduk di TK kelas Nol Besar harus menyaksikan awal-awal kejatuhan keluarganya.
Dikutip dari wikipedia. Ia terlahir dari keluarga ningrat Jawa dan merupakan anak ke tiga dari lima orang saudara (sekandung), ayahnya bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro yang merupakan anggota Biro Khusus PKI, seorang keturunan Kasunan Solo (Pakubowono) dan pemilik sebuah pabrik paku di Solo.
Sedangkan Ibunya dari keturunan Kasultanan Kraton Yogyakarta bernama Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati. Sewaktu kecil, Ribka hidup dalam keadaan yang serba kecukupan karena ayahnya seorang konglomerat yang memiliki lima pabrik besar pada saat itu.
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah mengubah jalan hidup keluarga yang sangat dicintainya. Tjiptaning yang masih duduk di TK harus menyaksikan awal-awal kejatuhan keluarganya, di mana Ayah yang dikaguminya tidak pernah lagi pulang ke rumah, sedangkan Ibu yang disayanginya dibawa oleh tentara.
Sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, Tjiptaning adalah yang paling beruntung karena masih sempat mengenyam pendidikan formal hingga akhirnya ia mampu menjadi seorang dokter.
Ketika sudah lulus dari bangku kuliah, Tjiptaning kemudian membuka sebuah klinik kesehatan di Ciledug pada tahun 1992. Dari klinik yang dikelolanya, Tjiptaning akhirnya mulai berkenalan dengan para aktivis muda di Jakarta yang sering menentang kebijakan rezim orde baru di bawah pemerintahan Soeharto.
Dari sinilah ia mulai mengenal dunia politik. Kemudian, Tjiptaning pun terjun ke dunia politik melalui keikutsertaannya dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Kiprahnya dalam dunia politik ia mulai dari nol. Tetapi, karena reputasinya di masa lalu, sangat sulit baginya untuk masuk dalam jajaran tertinggi perpolitikan Indonesia.
Hingga Presiden Abdurrahman Wachid menghapuskan diskriminasi terhadap keluarga korban Gerakan 30 September 1965, karir politik Tjipta akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Ia pun mampu mengikuti pemilu 2004 dan 2009 dan menduduki salah satu posisi penting di DPR RI saat ini.
Nama Lengkap
Ribka Tjiptaning Proletariyati
Alias
Ribka Tjiptaning | Ribka
Agama
Kristen
Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
Rabu, 1 Juli 1959
Warga Negara
Indonesia
Suami
Sigit Herlambang
Pendidikan
S1 Kedokteran UKI Jakarta (1978-1990)
Karir
Anggota DPR RI
Profesi
Dokter
