Beberapa menteri PDIP menyatakan ingin mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencana menteri-menteri itu sudah bulat untuk mundur. Bahkan para menteri tersebut sudah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Terkait rencana mundurnya sejumlah menteri PDIP di kabinet Jokowi ini disampaikan Politikus PDIP, Deddy Sitorus. Megawati pun sudah mendengar rencana menteri-menteri tersebut.
Namun, dia memilih menyinggung tanggung jawab seorang menteri.
“Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat.”
“Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden,” ujar Deddy, Sabtu, (11/11/2023).
Deddy juga menyebut PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.
Namun, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDIP tersebut.
“Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya,” ujarnya.
Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi.
“Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak,” kata dia menambahkan.
Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Disebut dalam Posisi Sulit
Sebelumnya, pengamat politik, Vishnu Juwono mengaku mengkhawatirkan konflik di antara Jokowi dan partai yang menaunginya, PDIP.
Menurut Vishnu, konflik itu dipicu oleh putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang menerima pinangan untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.
PDIP merasa ditinggalkan setelah Gibran yang menjadi kader PDIP tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi justru menjadi cawapres Prabowo.
“Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan,” ujar Vishnu.
Dalam pernyataannya itu Hasto juga mengatakan para pemimpin partai “tersandera” oleh tindakan pemerintah dan terpaksa mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Vishnu menganggap isu yang dilemparkan Hasto itu bisa membahayakan stabilitas politik pemerintah.
“PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo,” ujar akademisi asal Universitas Indonesia itu.
Dia mengatakan para menteri PDIP yang berada dalam kabinet Jokowi mengalami dilema.
“Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet,” kata dia menjelaskan.
Menurut Vishnu, gangguan politik itu memunculkan tantangan besar menjelang masa kampanye capres dan cawapres tanggal 28 November 2023.
Dia mengatakan situasi politik harus dijaga agar tetap kondusif menjelang konstestasi politik 2024.
Vishnu berujar diperlukan kedewasaan politik pada kalangan elite negara supaya lingkungan politik damai.
PDIP dan Jokowi harus mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif guna memastikan pemilu berlangsung dengan transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
Selain itu, Vishnu menyinggung pentingnya menemukan titik temu guna mengatasi konflik antara Jokowi dan partainya.
“Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.”
Sementara itu, Jokowi memilih bungkam ketika diminta buka suara tentang para elite PDIP yang mengaku kecewa karena merasa ditinggalkannya.
Dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat hanya tertawa sambil mengatakan enggan berkomentar.
“Saya tidak ingin mengomentari,” kata Jokowi.
Daftar Menteri PDIP di Kabinet Jokowi
Daftar dan profil singkat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
1. Yasonna Laoly
Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sejak Oktober 2019. Dirinya termasuk politikus senior PDIP.
Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003, dan MPR pada 2004 hingga 2014.
2. Tri Rismaharini
Tri Rismaharini atau yang kerap disapa Risma merupakan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju.
Ia mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020.
3. Basuki Hadimuljono
Basuki Hadimuljono merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR).
Pria kelahiran Surakarta 1954 ini juga merupakan kader PDIP.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP,dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
4. Bintang Puspayoga
Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang karib disapa Bintang Puspayoga adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju.
Wanita kelahiran Bali, 24 November 1968 ini adalah istri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
5. Teten Masduki
Teten Masduki merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju.
Pria kelahiran 6 Mei 1963 adalah seorang aktivis dan politisi PDIP. Dirinya baru saja bergabung ke PDIP pada awal 2023 lalu.
6. Azwar Anas
Abdullah Azwar Anas telah dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (07/9/2022), mengutip menpan.go.id.
Dirinya menggantikan Tjahjo Kumolo, MenPan RB sebelumnya yang telah meninggal dunia.
Sejumlah pekerjaan rumah strategis menanti sepak terjang pria yang pernah memimpin Banyuwangi dan aktif sebagai warga Nahdlatul Ulama ini.
7. Pramono Anung
Pramono Anung Wibowo merupakan politikus PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 12 Agustus 2015.
Pria kelahiran 11 Juni 1963 sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode 2009-2014.
