Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan kementerian terkait lainnya untuk melakukan riset dan eksplorasi potensi Kalium dan Phospat yang ada di beberapa wilayah Indonesia.
Sultan mengatakan, “Saya kira potensi kedua bahan utama kandungan unsur hara makro ini banyak tersedia di Indonesia. Pemerintah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu melakukan riset dan eksplorasi di beberapa wilayah yang kaya akan batuan kapur penghasil mineral ini”, melalui keterangan resminya pada Sabtu (18/03).
Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, Indonesia tidak bisa lagi bergantung dan berharap pada pasokan Kalium dan Phospat dari negara lain dengan biaya yang sangat mahal. Apalagi eskalasi Rusia-Ukraina belum juga diketahui kapan akan berakhir.
“Beberapa hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi tentang sebaran kandungan unsur Kalium dan Phospat sudah cukup memberikan kesimpulan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Meskipun akan membutuhkan nilai investasi yang cukup besar, tapi proyek ini sangat penting dalam agenda produksi pangan dalam negeri”, tegas Sultan.
Lebih lanjut senator asal Bengkulu ini mengusulkan PT Pupuk Indonesia untuk aktif melakukan riset dan inovasi pupuk dengan kadar hara yang efisien namun efektif bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, sosialisasi penggunaan pupuk organik secara berimbang juga perlu ditingkatkan di tingkat petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia.
“Pupuk sangat berperan penting dalam proses budidaya tanaman dan produktivitas pangan. Pemerintah daerah dan Petani juga berkepentingan dalam melakukan inovasi pemenuhan kebutuhan pupuk bagi tanaman secara mandiri”, tutupnya.
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo kembali mendapat protes dari petani terkait masalah pupuk. Jokowi pun menjawab bahwa suplai pupuk kurang imbas perang Rusia dan Ukraina.
Jokowi mengungkapkan saat ini kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 13 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri hanya 3,5 juta ton. Sisanya 6,3 juta ton harus impor.
