Tenaga Ahli Utama KSP Ali Muchtar Ngabalin menegaskan rentetan teror yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa adanya kelompok-kelompok intoleran di Indonesia harus dilarang atau dibubarkan secara keseluruhan.
Ngabalin langsung mencontohkan seperti pembubaran HTI dan pelarangan FPI. “Itulah pentingnya kenapa Hizbut Tahrir Indonesia harus dibubarkan FPI harus dilarang,” tegasnya, Jumat (2/4/2021).
“Semua kelompok yang mengembangkan paham intoleran di republik ini harus dibubarkan harus diproses hukum. Semua orang yang berpikir intoleran di republik ini harus dibimbing, dilokalisir manusia-manusia ini,” imbuhnya.
Penanggapi pelaku teror, Zakiah Aini yang menyerang di Mabes Polri sebelumnya sempat menuliskan surat wasiat. Di dalam surat itu dia menuliskan soal pemerintah thogut, berkomentar soal Ahok yang kafir, dan bicara soal bank konvensional.
Hal ini dinilai Ngabalin, ada yang salah dengan sistem pendidikan yang diterima Zakiah. Atau dia bertemu dengan orang yang pandangannya tidak utuh tentang ajaran Islam.
“Ada anak perempuan seusia Zakiyah kemarin kalau kita baca narasi dan diksinya, yang dipakai dalam menulis wasiat itu, ada kegagalan pendidikan dasar-dasar Islam yang menjadi basic dari pemahaman beragama. Bayangkan dia masih menulis Ahok kafir dalam surat itu, menyebutkan pemerintahan thogut,” katanya.
Tidak hanya itu, segala aktivitas kelompok intoleran ini, menurutnya, harus bisa dibekukan secara menyeluruh. Sehingga, tidak memberikan pengaruh buruk pada masyarakat.
“Para intoleran harus diisolasi. Isolasi itu ada cara dengan membekukan pergerakan-pergerakan misi pengembangan mereka,” ungkapnya.
Meski demikian, perlu juga bimbingan agar mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut kembali berideologi pancasila. Sehingga, bisa hidup dalam masyarakat Indonesia.
“Atau memang diisolasi harus dipenjarakan, harus diproses hukum atau memang harus dibimbing dengan bagaimana kita kembangkan pola pemahaman ajaran pancasila sebagai ideologi,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan ini. Harus didukung oleh masyarakat Indonesia untuk hidup saling beriringan.
“Bahwa tidak mungkin pemerintah sendiri bisa bekerja tanpa mendapatkan dukungan masyarakat,” tandasnya.
