Pejabat hingga polisi disebut sebagai pihak yang paling sering menggunakan pasal karet pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk melaporkan seseorang.
Hal tersebut diungkap oleh Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (PAKU ITE), dalam diskusi daring yang diadakan oleh PETA ITE dan Safenet, Jumat (19/2/2021).
Koordinator PAKU ITE, Muhammad Arsyad mengatakan, terdapat tiga pihak yang sering menggunakan UU ITE untuk melaporkan ke polisi. Tiga pihak tersebut adalah pejabat pemerintah, pengusaha dan polisi.
“Pejabat negara paling banyak melaporkan, karena banyak masyarakat yang mengadukan kritikan terkait program atau kinerja pemerintah di pusat dan daerah,” kata Arsyad.
Selanjutnya, pengusaha atau perusahaan juga kerap melaporkan seseorang dengan menggunakan UU ITE. Pengusaha memiliki kekuatan finansial, sehingga lebih mudah memanfaatkan pasal karet itu.
“Banyak buruh yang dilaporkan dengan UU ITE karena mereka menuntut hak-haknya seperti pesangon, atau mengalami pemecatan sepihak misalnya. Ketika mereka mem-post keluhannya di social media, perusahaan melaporkan buruh-buruh untuk dipenjara menggunakan pasal karet,” kata Arsyad.
Sebagian besar perusahaan, menggunakan UU ITE untuk melaporkan agar tercipta negosiasi dengan para buruhnya. Negosiasi itu dilakukan untuk membungkam para buruh dalam memperjuangkan hak mereka.
Sedangkan pihak terakhir yang disebut Arsyad adalah penegak hukum. Dia mencontohkan kasus jurnalis Dhandy Laksono dan aktivis Ravio Patra yang ditangkap polisi atas aduan dari polisi itu sendiri.
Dalam diskusi tersebut, PAKU ITE meminta agar pemerintah dan DPR merevisi UU ITE. Bahkan menuntut Undang-undang ITE tersebut segera dicabut.
“Kalau UU itu masih ada, maka kemungkinan untuk melakukan diskrimnasi atau pembungkaman itu akan selalu ada,” kata dia.
