Ustaz Abdul Somad kembali membuat heboh wargenet setelah video rekaman ceramahnya beredar di media sosial.
Video yang diunggah oleh akun Facebook bernama Alfie Al Bayhaqi, pada hari Sabtu (5/6/2021), Ustaz Abdul Somad menyoroti soal dana haji.
Memang sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memutuskan bahwa pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji 2021 dengan dalih pandemi Covid-19. Keputusan itu mengundang beragam reaksi dari berbagai pihak.
Dalam video yang beredar, Ustaz Abdul Somad menyebut umat Islam mengamuk karena dana haji digunakan untuk kepentingan pemerintah.
“Duit gak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk!” ujar Ustaz Abdul Somad dalam video berdurasi 6 menit 55 detik tersebut.
“Kami bayar haji untuk berangkat haji! Bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi.”
UAS mengatakan bahwa jikalau umat Islam mengamuk, baru ‘mereka’ berhenti. Namun, jikalau diam, uangnya lanjut dipakai.
Video itu pun ditutup dengan UAS yang mengingatkan para petinggi Tanah Air.
Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa kelak semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan yang Mahakuasa.
“Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT!” ujar UAS dengan nada tinggi.
“Silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden, jabatan kalian hanya dua periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya!” pungkasnya.
Kabar Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun 2021 lantaran masalah vaksin juga ditanggapi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur ini meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut ke masyarakat.
“Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menjelaskan kepada masyarakat secara resmi mengenai kenyataan Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun ini. Termasuk menjelaskan alasannya, apakah benar karena vaksin yang tidak terdapat dalam daftar list sertifikasi WHO,” tutur LaNyalla.
Untuk diketahui, vaksin Sinovac yang telah dibeli pemerintah belum terdaftar dalam list sertifikasi WHO hingga kini. Padahal jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac ini.
Namun, LaNyalla meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu apa yang menjadi kendala sebenarnya sehingga Indonesia tidak diberikan kuota haji.
“Sejauh ini baru sebatas vaksin yang kita ketahui. Oleh karena itu, pemerintah harus dipastikan dahulu apa yang sebenarnya menjadi kendala. Sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat,” ujarnya.
LaNyalla mengatakan, pemerintah harus menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi.
“Ke depan, pemerintah perlu membuat skala prioritas untuk program vaksinasi, keakuratan informasi vaksin apa yang direkomendasikan untuk jemaah haji sangat penting agar tidak merugikan masyarakat kita,” tuturnya.
Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan dikabarkan sedang berupaya mendapatkan vaksin Covid-19 Johnson & Johnson, sebagai syarat jemaah Indonesia bisa berangkat Haji ke Arab Saudi.
Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson merupakan satu di antara empat jenis vaksin yang menjadi syarat jemaah Haji ke Arab Saudi.
