Tudingan jabatan presiden 3 periode yang kini tengah dilontarkan oleh sejumlah tokoh politik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini seolah menyebar dan membuat kegaduhaan politik tanah air.
Tudingan jabatan presiden 3 periode itu dibantah oleh Politikus PDI Perjuangan sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menegaskan, Pemerintah dan Presiden Jokowi saat ini sedang berkonsentrasi penuh dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Memotong Covid-19 dan konsolidasi pemulihan ekonomi yang sekarang menjadi konsentrasi Presiden Joko Widodo,” ujar Tjahjo, Senin (15/3/2021).
Tjahjo berharap agar tokoh tokoh politik tidak asal dalam membuat tudingan tersebut. Alih-alih menuding, Tjahjo berharap tokoh politik menjaga stabilitas politik di tengah upaya penanganan pandemi Covid.
Tokoh politik kata Tjahjo, seharusnya melakukan konsolidasi internal partainya masing masing. “Kan tahun depan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilihan umum, janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh ke mana mana,” ujarnya.
Menurut Tjahjo, wacana jabatan presiden 3 periode yang dikemukakan sejumlah tokoh politik adalah sebagai upaya gerakan atau pola politik menjebak. Menurutnya, keinginan jabatan presiden 3 periode sebenarnya diinginkan pihak-pihak tertentu, alih-alih menyasar tudingan ke Presiden Joko Widodo.
“Bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnya ingin (jabatan presiden 3 periode) tapi menukikkan kepada orang lain, apalagi Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.
Dia mengharapkan gerakan-gerakan semacam itu ditinggalkan dalam manuver politik. Presiden Jokowi saat konstitusional dan tidak akan terjebak dalam manuver politik seperti itu. Selain itu, kata Tjahjo, masyarakat Indonesia saat ini paham dengan politik dan demokrasi.
“Gerakan pola menjebak sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi saya yakin beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut,” ujarnya.
Tjahjo juga meminta tokoh-tokoh yang menggulirkan isu jabatan presiden 3 periode sebaiknya fokus untuk konsolidasi internal partainya masing-masing, bukan justru membuat tudingan kepada Pemerintah.
Tjahjo juga meyakini Presiden Jokowi orang yang taat konstitusional. Untuk itu, ia meminta agar tokoh-tokoh nasional untuk menjadi stabilitas politik di tengah upaya mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Apalagi, tahap saat ini sedang dikonsolidasikan demokrasi lima tahunan antara Pilkada, Pileg, Pilpres yang demokratis. “Sudah tidak pada tempatnya tembakan tembakan politik tanpa arah yang justru mengacaukan stabilitas politik,” ujar Tjahjo.
Mantan Ketua MPR RI Amien Rais sebelumnya menyampaikan adanya rencana pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal inipun telah dibantah oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menegaskan Jokowi tetap patuh terhadap konstitusi dengan masa jabatan dua periode.
Isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode memang pernah muncul setahun silam. Saat itu, Jokowi menyebut wacana itu dimunculkan karena ada pihak yang ingin menjerumuskannya hingga mencari muka kepadanya.
Jokowi pun menegaskan, amandemen hanya diperlukan untuk urusan haluan negara. “Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, menjerumuskan. Itu saja,” tegas Jokowi saat itu.
