Warga sudah puluhan tahun menetap di dekat Depo Plumpang, terutama warga yang telah menjadi korban kebakaran. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem, DKI Jakarta, Nurcahyo.
Dia menyebut warga Tanah Merah Bawah yang sudah puluhan tahun menetap di dekat depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara. Hingga kini, belum ada pihak yang mengeklaim kepemilikan lahan dan mengusir warga yang menetap.
Nurcahyo menyampaikan pembelaannya terhadap eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang disalahkan atas kebakaran di Tanah Merah Bawah, dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan di lokasi itu.
Peristiwa ini mengakibatkan tewasnya 19 orang, puluhan luka-luka dan rumah warga hangus terbakar.
“Terkait terbitnya izin, ini adalah permasalahan lain. Bahwasanya sebelum Pak Anis menjadi Gubernur, warga sudah tinggal bertahun-tahun disitu,” kata Nurcahyo.
Karena sudah lama ditempati dan tak ada yang mengusir, Anies disebut Nurcahyo menerbitkan IMB kawasan demi memberikan berbagai hak sebagai warga Jakarta. Ia menilai lokasi itu tidak terlarang bagi warga karena pemerintah juga tak secara resmi mengeklaim kepemilikan lahan.
“Faktanya sudah puluhan tahun mereka tinggal disitu. Kalau kawasan itu terlarang bagi mereka kan harusnya mudah saja membuat mereka pergi. Nyatanya tidak. BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga tidak kunjung menerbitkan sertifikat,” ucapnya.
Menurutnya Anies hanya meneruskan kebijakan Joko Widodo alias Jokowi saat menjadi Gubernur Jakarta. Jokowi saat menjabat disebutnya membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga setempat.
“Yang diterbitkan izinnya pun kalau tidak salah adalah IMB Kawasan, menurut saya itu justru langkah yang tepat. Karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan pak Jokowi sebagai Gubernur pendahulunya dengan menerbitkan KTP,” katanya.
Sebelum diterbitkannya IMB kawasan, warga setempat mengeluhkan susahnya mendapatkan sejumlah hak seperti akses air bersih hingga perbaikan jalan. Padahal, kata Nurcahyo, mereka sudah terdaftar sebagai warga Jakarta karena memiliki KTP DKI.
“Setiap warga yang sudah ber-KTP Jakarta mempunyai hak-hak yang sama terhadap layanan dasar misalnya air bersih, air minum, kemudian aksesibilitas jalan,” ucapnya.
Karena itu, Anies disebutnya memiliki visi yang sama dengan Jokowi saat keduanya menjadi Gubernur, yakni demi menyejahterakan warga. Ia pun menilai sebenarnya hal ini tak perlu dipermasalahkan dan meminta segala pihak mengedepankan rasa empati.
“KTP dari Jokowi, IMB dari Anies. Itu tanda Jokowi, Anies sevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi yang terkena,”pungkasnya.
