Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar mengungkapkan normalisasi Batang Tapan sepanjang 86 Kilometer dimulai tahun ini, dengan alokasi dana lebih kurang Rp 163 miliar.
Wakil Bupati (Wabup) Rudi Hariyansyah, mengungkapkan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui dua kementerian. Keduanya adalah Kementerian PUPR dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
“Kami harap cepat selesai. Targetnya memang seperti itu,” ungkap Wabup menjawab di Painan, Selasa 6 April 2021.
Usulan kegiatan normalisasi Batang Tapan difasilitasi Pemprov Sumbar. Sebelumnya, Wabup bertemu dengan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi membicarakan percepatan usulan.
Jika tidak, hal itu bakal berdampak buruk pada ekonomi masyarakat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu dan Basa Ampek Balai Tapan. Tak sedikit kerugian akibat banjir yang kerap terjadi sejak beberapa tahun lalu.
Saat ini, lanjut Wabup, pemerintah daerah sedang menyiapkan pengadaan lahan di area terdampak kegiatan pembangunan. Hal itu sesuai dengan persyaratan yang diberikan pemerintah pusat.
“Kami minta doa dari semua masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan lancar,” terang Wabup.
Sebagai antisipasi awal, pemerintah kabupaten membuat tanggul penahan banjir, sehingga dampak luapan Batang Tapan tidak terlalu luas. Tahun ini, alokasi dana yang disiapkan sebesar Rp 180 juta.
Secara terpisah, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Mar Alamsyah mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan wali nagari terkait pendadaan lahan di sepanjang area terdampak normalisasi.
Pengadaan lahan diupayakan melalui skema hibah. Sebah, sebagian besar lahan yang terpakai bukan merupakan kawasan produktif. Sedangkan untuk lahan produktif dilakukan penggantian pada tanaman.
“Kami sudah bicarakan dengan wali nagari. Semoga masyarakat setuju, karena ini untuk kepentingan kita bersama,” sebut camat.
Sementara, Kepala Dinas PSDA, Doni Gusrizal mengatakan, Detail Engineering Design (DED). Sebelumnya pemerintah pusat sempat mengalokasikan anggaran kegiataannya.
Kegiatan rencananya digawangi Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera V dan PSDA Prov Sumbar senilai Rp 49 miliar. Namun, pendanaan itu kembali ditarik ke pusat, guna percepatan penanganan Covid-19.
“Pada kegiatan ini, ada beberapa anak sungai yang bakal dibenahi. Kalau secara keseluruhan, total biayanya diperkirakan bisa mencapai Rp 500 miliar,” tutupnya.(Kay)
